tirto.id - Intelektual muda Nahdatul Ulama (NU) mendukung penuh islah antara Cagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan para ulama termasuk dengan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq, terkait kasus dugaan penistaan agama.
Direktur Moeslim Moderat Society (MMS), Dr. Zuhairi Misrawi dalam siaran pers yang diterima tirto.id di Jakarta, Selasa (15/11/2016) menyampaikan bahwa Al-Quran mengajarkan jika ada perseteruan hendaknya memilih jalan islah.
"Itu pilihan terbaik, islah sebenarnya sangat dianjurkan. Al-Quran sudah mengajarkan itu," ujar Dr. Zuhairi.
Sebelumnya, manajer kampanye Basuki, Raja Juli Antoni mengaku siap islah dengan para ulama. Tim Basuki mengaku siap mediasi dengan para ulama yang ikut turun ke jalan pada 4 November lalu.
"Kami siap duduk bersama. Sudah beberapa kali juga dialog di televisi. Kalau itu memang membantu kebhinnekaan dan memperbaiki demokrasi kita lebih substantif apapun kami lakukan. Tentu kalau platform yang mereka kemukakan adalah NKRI, Pancasila, Kebhinekaan, dan rule of law," katanya.
Zuhairi menegaskan islah adalah pilihan terbaik untuk menyelesaikan persoalan yang tengah terjadi. Jalan damai ini dibutuhkan agar kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia berjalan harmoni. "Saatnya kita menghentikan semua pertentangan. Saya percaya, islah menjadi solusi bagi semua elemen bangsa," tegasnya.
Lebih lanjut, tokoh muda NU ini meyakini Ahok tidak melakukan penistaan terhadap agama seperti yang dituduhkan karena tidak ada unsur kesengajaan. Justru, kata dia, Basuki dalam ucapannya hanya ingin mengingatkan agar tidak melakukan politisasi terhadap ayat suci.
"Sama sekali tidak ada unsur penistaan agama dalam kasus ini. Apa yang disampaikan pak Ahok sebagai warning agar ayat suci jalan dipelintir untuk kepentingan politik," jelasnya.
Menurutnya, menggunakan ayat suci untuk kepentingan politik pragmatis sangat berbahaya mengingat bangsa ini dibangun di atas keberagaman. Untuk itu, semua elemen anak bangsa harus bersama-sama merawat kebhinekaan bangsa ini. "Kemajemukan Indonesia sesuatu yang tidak terbantahkan. Mari kita bersama-sama menjaganya agar tidak tercerai berai oleh politisasi," terangnya.
Dia berharap aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan tidak perlu tunduk pada tekanan kelompok tertentu. "Aparat hukum harus tunduk pada undang-undang (UU) bukan pada tekanan pihak-pihak yang selama ini memang secara politik berseberangan dengan pak Ahok," terangnya.
Intinya jelas Zuhairi, kalau pertimbangan hukum mestinya Basuki diputuskan tidak bersalah. Tapi jika pertimbangan politis dikedepankan maka ini yang akan merusak supremasi hukum di negeri ini.
"Pak Ahok sudah meminta maaf, dan mestinya secara etik-moral kasus pak Ahok ini sudah selesai," pungkasnya.
Penulis: Agung DH
Editor: Agung DH
