Indonesia Ingin PBB Lebih Efisien dan Minim Birokrasi

Oleh: Dipna Videlia Putsanra - 19 September 2017
Dibaca Normal 1 menit
Isu reformasi di tubuh PBB menjadi salah satu agenda yang menjadi fokus Indonesia pada SMU PBB ke-72 di New York, AS.
tirto.id - Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjadi lebih efisien. Hal ini disampaikan Menlu di Sidang Majelis Umum PBB ke-72 di New York, AS, Senin (18/9/2017).

Indonesia bersama 13 negara lain menjadi sponsor bersama pertemuan tingkat tinggi guna membahas tema reformasi PBB tersebut. Menlu memimpin jalannya pertemuan tersebut dengan tokoh dunia seperti Sekjen PBB Antonio Guterres, Presiden AS Donald Trump dan Menlu Inggris Boris Johnson.

"Fokus utamanya adalah menjadikan PBB ini lebih efisien dan mengurangi birokrasi," kata Menlu Retno di Markas Besar PBB di New York, Senin (18/9/2017).

Isu reformasi di tubuh PBB menjadi salah satu agenda yang menjadi fokus Indonesia pada SMU PBB ke-72 kali ini.

Menlu Retno mengemukakan, Indonesia bersama sejumlah negara pada saat terjadi pergantian Sekjen PBB yang baru telah menyampaikan pandangan mereka mengenai reformasi PBB.

Walaupun banyak negara yang fokus kepada reformasi di Dewan Keamanan PBB, namun perlu juga dilakukan reformasi soal efisiensi.

Banyak negara memiliki pemikiran yang sama dengan Indonesia dalam hal reformasi PBB karena PBB dianggap terlalu lambat dan tidak cukup tanggap dalam menghadapi perubahan dunia.

Menlu mengatakan, dengan mengatasi masalah efisiensi, diharapkan PBB bisa dengan cepat merespons situasi dunia yang dinamis.

Dalam pertemuan di Markas PBB Senin pagi tersebut, Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan dukungannya kepada usulan reformasi yang diusung oleh 128 negara anggota PBB.

"Tujuan bersama kita adalah PBB Abad ke-21 yang lebih fokus ke masyarakat dan lebih sedikit proses, namun lebih banyak hasil serta berkurangnya birokrasi," kata Guterres pada pidato sambutannya.

Guterres juga menggarisbawahi reformasi di sistem pembangunan PBB agar lebih terkoordinasi dan lebih fokus ke masyarakat dan lebih akuntabel sehingga dapat lebih baik membantu negara-negara di dunia dan sejalan dengan 17 prioritas yang terdapat di Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Perwakilan dari negara-negara di dunia bertemu di markas besar PBB di kawasan Turtle Bay awal pekan ini guna membahas berbagai isu penting pada skala global pada pertemuan tingkat tinggi di Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-72.

Rangkaian kegiatan SMU PBB ke-72 ini telah dimulai pada Selasa (12/9) sementara Debat Umum, yang akan dihadiri kepala negara-negara anggota, pada SMU PBB tahun ini akan dibuka pada 19-29 September 2017.

Baca juga artikel terkait PBB atau tulisan menarik lainnya Dipna Videlia Putsanra
(tirto.id - Politik)

Reporter: Dipna Videlia Putsanra
Penulis: Dipna Videlia Putsanra
Editor: Dipna Videlia Putsanra
DarkLight