tirto.id - Direktur Lembaga Survei Indo Barometer, M Qodari, mengatakan penyelenggaraan Debat Pilkada di Sumatera Utara tidak efektif lantaran hanya ditonton oleh 10 persen masyarakat provinsi tersebut.
Padahal, kata dia, debat merupakan momen penting di mana masyarakat dapat menilai kemampuan calon kepala daerah dalam menyelesaikan persoalan publik dengan program-program kerja yang mereka bawa.
"Yang nonotn debat pilkada di sumut itu sangat sedikit, hanya 10 persen saja. Sebetulnya menurut kami, itu sebuah kegagalan dari penyeelenggara pemilu KPU," ujar Qodari di Hotel Harris Suite FX Sudirman Jakarta Pusat, Rabu (20/6/2018).
Menurut Qodari, KPU Sumut selaku penyelenggara Pemilu perlu mengevaluasi rendahnya jumlah penonton debat Pilkada di provinsi tersebut.
Terlebih, waktu Pilkada serentak di Indonesia hanya tinggal sepekan, yakni 27 Juni 2018.
Misalnya, dengan mengadakan acara nonton bareng (Nobar) debat kandidiat seperti yang dilakukan oleh KPU Jawa Tengah. "Jadi seharusnya dengan angka 10 persen itu KPU mengadakan inisiatif baru utk buat tingkat nontonnya lebih besar," tuturnya
Sebab, sambung Qodari, dengan menyaksikan adu argumen antara dua kandidat, Eddy Rahmayadi-Musa Rajekshah dan Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus, publik dapat memperoleh pedoman untuk mengambil keputusan lebih rasional.
"Masyarakat bisa melihat program dan visi-misi. Intinya mengambil keputusan-keputusan yang bersifat rasional, megnenai pilihan-pilihan di masyarakat. Jadi ideanya, memilih capres atau cagub karna faktor kemapuan dan proggram kerja, dan itu paling kelihatan di acara debat," imbuhnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Yantina Debora
