tirto.id - Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, bakal melanjutkan pelebaran Sungai Ciliwung di Jakarta Timur pada akhir 2024. Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta kini masih mendata rumah-rumah warga yang akan terdampak pelebaran.
"Secara bertahap, pada 2024, di sisi sebelah timur akan dilakukan pendataan, penetapan lokasi [mana saja yang akan terdampak]," tutur Heru di Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2024).
Heru menjanjikan warga yang rumahnya digusur untuk program penanganan banjir tersebut bakal mendapatkan pengganti pada 2025 nanti.
"Setelah proses administrasi kita lalui di 2024, ini sisi timur bisa kita laksanakan pembayaran secara bertahap di 2025," imbuh dia.
Heru juga menyebutkan bahwa pembayaran uang pengganti untuk rumah warga yang terdampak pelebaran Sungai Ciliwung di RW 07 Rawajati, telah rampung dilakukan pada 2024.
Setelah pembayaran dilakukan, pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) akan melakukan pembangunan fisik pelebaran Sungai Ciliwung mulai pekan depan.
Kata Heru, pembangunan fisik tersebut berupa pendirian sheet pile sepanjang 265 meter di sisi Sungai Ciliwung yang masuk ke wilayah RW 07 Rawajati.
"Mulai minggu depan ini, akan dilakukan pembangunan fisiknya sepanjang 265 meter dan salah satu penanggulangan banjir di titik-titik yang kita atasi hari ini bisa terselesaikan," tuturnya.
Siti Aminah (55), warga RW 07 Rawajati yang terdampak pelebaran sungai, mengaku telah menerima pembayaran uang pengganti dari Pemprov DKI Jakarta. Dia mengaku pembayaran yang diberikan tergolong ganti untung.
"Tahun lalu, saya ketemu Pak Heru dan disambut dengan baik. Alhamdulilah, tiga bulan kemudian, proses itu berjalan dengan baik dan tiga bulan kemudian juga kami semua dapat pembayaran," tuturnya.
"Terus juga yang semuanya pada dapat di sini, kita enggak merasa dapat ganti rugi, tapi kita merasa dapat ganti untung," imbuh dia.
Siti mengungkapkan bahwa uang pengganti itu akan langsung dia gunakan untuk berangkat umrah. Selain itu, Siti juga akan mendirikan kontrakan. Namun, yang terpenting baginya adalah tak lagi mengalami kebanjiran setelah sebagian Sungai Ciliwung dinormalisasi.
"Sebagian besar, termasuk saya sendiri bisa umroh, punya kontrakan. Yang lebih nyaman lagi, saat ini saya enggak pernah merasa kebanjiran," ucap dia.
Untuk diketahui, pelebaran Sungai Ciliwung merupakan rangkaian dari program normalisasi sungai tersebut. Dalam program normalisasi Sungai Ciliwung, Pemprov DKI Jakarta bertanggungjawab membebaskan lahan warga.
Sementara itu, pemerintah pusat melalui BBWSCC kebagian untuk mendirikan sheet pile di sepanjang sisi Sungai Ciliwung yang dinormalisasi.
Sejak 2021-2022, Pemprov DKI Jakarta telah mebebaskan 324 bidang lahan atau 66.515 meter persegi untuk program normalisasi tersebut.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
