tirto.id - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar menyoroti, upaya kepolisian yang akan memeriksa dokter Robiah Khairani Hasibuan atau Ani Hasibuan, Jumat (17/5/2019) besok.
Pemeriksaan diduga terkait pernyataannya mengenai penyebab petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal. Ia akan diperiksa di Polda Metro Jaya.
Haris menilai, pemanggilan Ani Hasibuan, karena dinilai sebagai oposisi yang mengkritisi pemerintah.
"Ya nuansa itu [oposisi] memang ada. Pihak yang simpati terhadap 02 dan kritis kepada 01 atau kepada negara. Itu rentan dan sering dipidanakan," kata Haris kepada Tirto, Kamis (16/5/2019).
Haris juga mengatakan, polisi tidak menempuh upaya yang sama terhadap pendukung Paslon 01, Jokowi-Ma'ruf yang juga diguga melanggar aturan.
"Jadi ya sepertinya di pemerintahan jokowi penindakan hukum itu jeblok. Makanya itu, saat ini sebagai pembuktian, bahwa jelas [penangkapan oposisi] untuk mengamankan kepentingan mereka," ucap dia.
Oleh karena itu, kata Haris, Polisi jangan sampai jadi alat bagi rezim untuk menangkap oposisi, meski secara struktur pemerintahan, Polri berada di bawah presiden.
"Mestinya baca saja Undang-undang Polri. Di UU tersebut kan jelas, polisi itu untuk kepentingan hukum, buat rakyat, bukan penguasa. Jadi bisa kita lihat polisi itu jadi instrumen politik banget. Nah di antara kepentingan-kepentingan politik, bisa nggak dia lepas dari kepentingan," tutur Haris.
Aktivis HAM ini juga berharap agar lingkungan kepolisian diisi oleh orang-orang yang bersih dan lebih banyak melayani kepentingan publik, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat tidak menurun.
"Untuk menemukan sosok yang baik, bukan sosok yang sok pinter. Tapi sosok penegak hukum sejati. Kaya Pak Arief Sulistyo [eks Kabareskrim Polri] tuh, itu kan digeser," ujar dia.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Zakki Amali
