Menuju konten utama

Golkar Serahkan Posisi Gerindra di Koalisi kepada Jokowi

Airlangga Hartarto masih malu-malu untuk menyambut Partai Gerindra bergabung ke koalisi Jokowi.

Golkar Serahkan Posisi Gerindra di Koalisi kepada Jokowi
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto usai melakukan pertemuan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (15/10/2019). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.

tirto.id - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto masih malu-malu untuk menyambut Partai Gerindra bergabung ke koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Usai bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Airlangga hanya mengatakan Golkar dan Gerindra memiliki banyak kesamaan, misalnya dari bentuk logo dan singkatan partai.

"Sama sama PG, Partai Golkar, Partai Gerindra. Lambangnya juga sama-sama segilima," ucap Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (15/10/2019).

Airlangga melanjutkan, Golkar dan Gerindra memiliki banyak kesamaan khusus dalam konteks parlemen.

Sementara untuk konteks eksekutif, Airlangga menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo soal apakah Gerindra masuk ke koalisi atau tidak.

"Dalam konteks-konteks yang kita bicarakan adalah konteks parlemen. Dalam konteks lain tentu domainnya pak presiden pak jokowi," ucap Airlangga.

Agak berbeda dari Airlangga, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily berharap Jokowi lebih memprioritaskan partai-partai yang sejak awal mendukungnya, bukan mendahulukan partai yang baru bergabung ke koalisi.

"Ya, Golkar menginginkan supaya partai koalisi yang sudah bekerja keras lebih diprioritaskan," ucap Ace.

Apalagi, kata Ace partai yang baru mau bergabung itu meminta jatah menteri. Meski begitu, Golkar menyerahkan kepada seluruh partai koalisi apakah akan menerima Gerindra atau tidak untuk masuk ke dalam koalisi.

"Kewenangan untuk koalisi itu kan bukan pada partai golkar, tetapi ada kesepahaman bersama dengan partai lain," kata Ace.

Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta Jokowi tak terbebani dengan rencana Gerindra untuk bergabung dengan partai koalisi. Pasalnya, Gerindra selalu berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam kepentingan bangsa dan negara, baik sebagai oposisi ataupun berada di dalam pemerintahan.

"Jadi Pak Prabowo sudah menyampaikan pesan ke Presiden gunakan hak prerogatif sebaik-baiknya dan Presiden tidak perlu terbebani urusan dan pikiran apapun," ujar Muzani di DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Muzani menerangkan, Ketum Gerindra Prabowo Subianto sudah banyak menyampaikan banyak gagasan dan pandangannya soal persoalan bangsa dan negara saat bertemu empat mata dengan Jokowi di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta beberapa waktu lalu.

Ia mengungkapkan bahwa pertemuan Jokowi dan Prabowo juga membahas situasi politik, hukum, dan keamanan, hingga persoalan ekonomi.

"Beliau banyak diskusi dengan Bapak Presiden tentang persoalan bangsa. Dan beliau juga menyampaikan ke Bapak Presiden tentang beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan," imbuhnya.

Muzani memastikan bahwa Prabowo juga telah menyampaikan Gerindra akan mempertimbangkan bila diminta bantuannya oleh pemerintah. Gerindra, kata dia, akan selalu siap untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara.

"Prabowo mengatakan, jika atas problem tersebut Gerindra diminta bantuannya, kalau itu sesuai kemampuan yang kita miliki, tentu kita akan mempertimbangkan," pungkas Muzani.

Baca juga artikel terkait KOALISI JOKOWI atau tulisan lainnya dari Bayu Septianto

tirto.id - Politik
Reporter: Bayu Septianto
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Gilang Ramadhan