Golkar Akui Ada 4 Kandidat Ketua MPR, Salah Satu Adalah Bamsoet

tirto.id - Partai Golkar mengakui ada 4 kandidat yang akan diajukan sebagai Ketua MPR periode 2019-2024. Dari keempat kandidat, Ketua DPR 2014-2019 Bambang Soesatyo dijagokan sebagai Ketua MPR periode 2019-2024.

"Sementara untuk pimpinan MPR kita ada beberapa nama yang disebut yaitu pak Zainudin Amali dan pak Idris Laena, ada juga nama pak Bambang Soesatyo serta nama pak Aziz Syamsudin," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Shadzily di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (30/9/2019).

Meski sudah ada kandidat, Partai Golkar belum menentukan nama Calon Ketua MPR. Partai berlambang beringin akan melakukan rapat internal, Selasa (1/10/2019) untuk menentukan kandidat Ketua MPR. Setelah disepakati, DPP akan menunjuk 1 nama yang dimuat dalam surat keputusan (SK) dari Fraksi Golkar.

"Secara resmi nanti ada keluar SK dari Fraksi Golkar di MPR terkait nama tersebut," kata Ace.

Sementara itu, Bamsoet mengaku sengaja meredakan ketegangan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Selama beberapa bulan terakhir, keduanya memang bersitegang memperebutkan kursi ketua umum Partai Golkar.

Bamsoet mengatakan ia sengaja mengesampingkan kontestasi ketua umum partai dan memilih fokus pada pelantikan DPR/MPR hingga pelantikan presiden pada Oktober nanti.

"Jadi melihat situasi, kondisi dan tensi politik yang semakin memanas, saya memutuskan untuk cooling down bersama-sama mas Airlangga. [...] Soal Munas itu adalah internal kami, akan kami putuskan bersama," ujar Bamsoet.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2014-2019 menggelar Rapat Paripurna terakhir, Senin (30/9/2019). Berdasarkan jadwal yang tertera dalam salinan undangan, rapat seharusnya mulai pukul 10.00 WIB namun rapat paripurna baru dimulai pukul 11.15 WIB. Rapat dihadiri sekitar 307 dari total 560 anggota apabila mengacu laporan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Setidaknya tiga agenda akan dibahas dalam rapat paripurna kali ini. Pertama, pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU Perkoperasian.

Kedua, laporan pimpinan Panitia Khusus (Pansus) terhadap hasil kajian pemerintah atas pemindahan ibu kota.

Ketiga, pidato pimpinan DPR tentang penutupan masa persidangan dan penutupan masa bakti keanggotaan DPR periode 2014-2019.