tirto.id - Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap menilai, akan menjadi masalah saat Pimpinan KPK yang terpilih melalui seleksi Capim KPK yang tengah berlangsung bukanlah nama-nama yang memiliki dukungan dari masyarakat.
"Sebab akan sangat berbahaya jika pimpinan KPK ketika terpilih nanti itu orang yang tidak didukung oleh masyarakat, dan ini tentu saja membuat pemberantasan korupsi akan mati suri, pemberantasan korupsi akan dibajak, pemberantasan korupsi akan kenangan saja," kata Yudi saat ditemui di Gedung KPK pada Senin (26/8/2019).
Yudi pun menyoroti sejumlah nama yang terus diloloskan, padahal sudah ditentang oleh beberapa kelompok masyarakat, mulai dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, tokoh nasional, negarawan, serta kelompok lainnya.
"WP KPK tentu sikapi dan analisis terhadap terjadinya kegaduhan yang terjadi terkait dengan seleksi pimpinan KPK yang akan memasuki tahap akhir. Yaitu di mana Pansel telah memilih 20 Capim KPK yang telah diumumkan kepada publik dan terjadi protes," ujar Yudi.
"Kenapa terjadi protes? Karena masyarakat tentu saja menginginkan bahwa KPK tetap memberantas korupsi negeri ini tidak ada halangan, dan tidak ada tantangan. Yang terpenting adalah pimpinan KPK yang punya integritas tinggi, reputasi yang baik, serta rekam jejak yang jelas," lanjutnya.
Yudi pun kembali menegaskan bahwa tanggung jawab atas seleksi Capim KPK tersebut tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo.
"Mengapa? Karena kalau kita kembali ke UU KPK, Pansel tugasnya untuk memberikan masukan pada presiden mengenai 10 nama yang akan disampaikan kepada DPR, yang kemudian akan dipilih oleh DPR, khususnya Komisi 3," ungkap Yudi.
"Karena itu, sekali lagi kami sampaikan bahwa seleksi ini belum berakhir. Seleksi ini akan ada di tangan Pak Jokowi. Oleh Karena itu, seluruh masyarakat Indonesia yang anti korupsi, mari kita kembali suarakan bahwa jangan sampai KPK dipimpin oleh orang yang memiliki reputasi yang kurang baik," pungkasnya.
Dalam proses seleksi Capim KPK, Panitia seleksi calon pimpinan KPK sudah mengumumkan 20 nama yang berhasil menyelesaikan uji profile assessment dengan nilai terbaik. Di antara 20 nama tersebut, nama Brigjen Firli Bahuri masih ada.
Selain Firli, nama yang diduga punya masalah seperti Irjen Antam Novambar dan juga Jasman Panjaitan masih lolos.
Antam Novambar pernah diduga mengancam bekas Direktur Penindakan KPK Kombes Endang Tarsa.
Sedangkan Firli Bahuri pernah bertemu terperiksa KPK saat masih menjabat Deputi Penindakan KPK, serta M. Jasman Panjaitan, bekas jaksa, pernah diduga menerima duit dari terdakwa pembalakan hutan D.L. Sitorus.
"Yang dinyatakan lulus profile assessment sebanyak 20 orang," kata Ketua Pansel capim KPK, Yenti Garnasih di Setneg, Jumat (23/8/2019).
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
