tirto.id - Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi berharap Basuki Tjahaja Purnama (BTP) mengubah pola komunikasinya yang kerap emosional jika resmi ditunjuk sebagai komisaris atau direktur di salah satu perusahaan BUMN.
"Ahok harus mengubah pola komunikasi dengan lebih mengedepankan empati bukan emosi dalam memimpin lembaga. Setiap persoalan bisa diselesaikan dengan baik-baik saja tanpa harus dengan emosi," kata Baidowi kepada reporter Tirto, Kamis (14/11/2019).
Baidowi yang juga menjabat sebagai Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengingatkan BTP bahwa persoalan yang ada di perusahaan BUMN berbeda dengan persoalan yang dihadapi ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Dia berharap BTP dapat membuat target waktu dan target pencapaian kinerja ketika menangani BUMN, terutama BUMN yang memerlukan penanganan yang serius. Tak ketinggalan, Baidowi juga meminta BTP untuk tidak lagi mengungkit persoalan atau polemik di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta.
"Jelaskan kepada publik bahwa persoalan di DKI yang sempat polemik sudah selesai sehingga tidak memunculkan kecurigaan lagi," kata Baidowi.
Di lain pihak, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menilai mantan rekan kerjanya itu merupakan sosok yang profesional. Dia meyakini BTP bisa bekerja dengan baik ketika memimpin suatu perusahaan BUMN.
"Jadi sebagai seorang sahabat ya saya akan dukung kalau misalnya dia diberikan tanggung jawab untuk mengelola [perusahaan] BUMN," kata Djarot.
Djarot tak tahu posisi apa dan perusahaan BUMN mana yang bakal dipimpin Ahok. Djarot menilai BTP tak cocok bila memimpin perusahaan BUMN bidang perbankan, meskipun tak dijelaskan alasannya.
"Kalau dia di perbankan, saya pikir enggak cocok," ucapnya.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga sebelumnya mengakui bahwa BTP akan mengisi tempat di perusahaan BUMN. Namun demikian, Arya masih enggan menjelaskan detail nama perusahaan tersebut.
"Tapi yang pasti di BUMN strategis," ucapnya di Kementerian BUMN, Rabu (13/11/2019) kemarin.
Dua BUMN strategis di sektor energi adalah PT PLN dan PT Pertamina. Kedua perseroan ini dikabarkan bakal dirombak jajaran direksi dan komisarisnya. Kursi Direktur Utama PLN masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt) Sripeni Inten Cahyani usai Sofyan Basir tersangkut kasus PLTU Riau-I.
Sementara pucuk manajemen Pertamina bakal dirombak untuk mengebut proyek kilang minyak, yang jadi penugasan khusus Presiden Jokowi kepada Erick Thohir. Salah satunya kerja sama pengembangan Kilang Cilacap yang tak kunjung tuntas dengan calon investor Saudi, Aramco.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Ringkang Gumiwang