tirto.id - Kasak-kusuk penempatan Basuki Tjahja Purnama (BTP) alias Ahok di BUMN menjadi berita paling diburu dalam 24 jam belakangan.
Berawal saat kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyambangi Menteri BUMN Erick Thohir di kantornya, Rabu pagi (13/11/2019) sekitar pukul 09.38.
Pertemuan keduanya singkat saja; hanya satu setengah jam. Pukul 10.50, usai pertemuan, BTP segera dikerubungi awak media.
"Saya mau dilibatkan di salah satu BUMN," ujarnya. Setelahnya, teka-teki penempatan BPT di BUMN bergulir.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga mengonfirmasi pertanyaan media soal kemungkinan BUMN yang akan diisi oleh BTP. Jawaban itu mengerucut pada perusahaan pelat merah di sektor energi.
Namun, Arya masih enggan menjelaskan detail nama perusahaan tersebut.
"Tapi yang pasti di BUMN strategis," ucapnya di Kementerian BUMN pada hari yang sama.
Dua BUMN strategis di sektor energi adalah PT PLN dan PT Pertamina. Kedua perseroan ini dikabarkan bakal dirombak jajaran direksi dan komisarisnya.Kursi Direktur Utama PLN masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt) Sripeni Inten Cahyani usai Sofyan Basir tersangkut kasus PLTU Riau-I.
Sementara pucuk manajemen Pertamina bakal dirombak untuk mengebut proyek kilang minyak, yang jadi penugasan khusus Presiden Jokowi kepada Erick Thohir. Salah satunya kerja sama pengembangan Kilang Cilacap yang tak kunjung tuntas dengan calon investor Saudi, Aramco.
Lantas, di manakah Ahok bakal ditempatkan?
Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin membenarkan tawaran yang disampaikan kepada BTP untuk mengisi salah satu posisi di BUMN sektor energi.
Namun, kata dia, penempatan Ahok di salah satu BUMN strategis tersebut belum pasti pada jabatan dirut.
"Itu, kan, asumsi kalian kalau akan jadi dirut. Bantu BUMN enggak cuma jadi dirut," ucapnya kepada para wartawan di kawasan Sentul, Bogor, kemarin (13/11/2019).
Jika pernyataan Budi Sadikin benar, artinya BTP memang tak bakal ditempatkan jadi dirut.BTP, seorang insinyur Geologi dari Universitas Trisakti, berpeluang ditempatkan sebagai komisaris, entah di Pertamina maupun PLN.
Di Pertamina, Ahok dikabarkan bakal mengisi kursi Komisaris Utama yang kini diduduki Tanri Abeng.
Sementara di PLN, Erick Thohir dikabarkan sudah mengantongi kandidat, antara lain Sripeni Inten Cahyani dan Rudiantara, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika yang pernah menjabat Wakil Dirut PLN. Sayangnya, dua orang ini belum menjawab permintaan konfirmasi dari Tirto.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhy menilai jabatan dirut di PLN maupun Pertamina memang bisa saja diberikan kepada Ahok. Namun, ia menilai pilihan itu kurang bijak karena dua alasan.
Pertama, untuk perusahaan sekelas Pertamina, dengan total aset Rp913 triliun, butuh sosok yang tak cuma bersih, tegas, dan transparan, melainkan juga mengerti persoalan.
"Ahok masih terlalu dini untuk jabatan sestrategis itu. Saya rasa harus cari orang internal karena masalah Pertamina sangat kompleks, dari hulu ke hilir," ujarnya kepada Tirto.
Hal serupa berlaku untuk PLN, yang asetnya lebih dari Rp1.302 triliun.
Kompleksitas persoalan di PLN, kata Fahmy, hanya mungkin diselesaikan dengan cepat jika pemimpinnya dari kalangan internal dan mampu bekerja sama dengan seluruh jajaran.
"Saya ragu, walaupun Ahok tegas, tapi apakah dia bisa selesaikan masalah internal di PLN? Saya pikir sulit untuk orang luar dalam situasi seperti ini," imbuhnya.
Kedua, jabatan Ahok sebagai politikus PDI Perjuangan rawan konflik kepentingan.
Selama ini, kata Fahmy, belum pernah ada sejarah dirut di dua perusahaan pelat merah bidang energi itu dijabat oleh kader partai.
"Kalaupun Jokowi mau menempatkan Ahok di BUMN strategis, jangan langsung di PLN atau Pertamina," ujar dia. "Bisa di PTPN dulu, misalnya. Baru setelah itu, kalau berhasil, bisa ke PLN.
"Atau, minimal komisaris dulu supaya tahu jalannya bisnis ini," tegas Fahmy.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Fahri Salam
