tirto.id - Sejumlah bank pelat merah mengungkapkan kendala utama yang cenderung dialami saat harus menyalurkan permodalan bagi petani. Baik Bank Mandiri maupun BNI sepakat bahwa faktor data masih menjadi kendala utama.
Kedua perseroan tersebut memang ditunjuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendistribusikan kartu tani. Pejabat Eksekutif Bidang Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Alexandra Askandar menyebutkan perbedaan data yang ada di setiap kementerian/lembaga membuat penyaluran kredit jadi tak optimal.
“Sebelum ada logistik pertanian [loktan], data kami peroleh dari dinas pertanian di kabupaten. Namun dengan adanya loktan ini, semua data dan informasi sudah terintegrasi,” kata Alexandra dalam jumpa pers di Kementerian BUMN, Jakarta pada Senin (9/7/2018).
Adapun loktan merupakan inisiatif yang dilakukan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk guna mengintegrasikan data para petani. Berbagai informasi yang dapat diperoleh melalui loktan meliputi nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), sampai dengan data lahan yang dimiliki atau sedang digarapnya.
Loktan itulah yang lantas menjadi pedoman bagi perbankan untuk memberikan permodalan bagi para petani. Sampai dengan saat ini, Alexandra mengklaim Bank Mandiri telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani di Jawa Barat sebesar Rp1 triliun.
“Mengacu pada data tersebut, kami mendukung KUR petani. Kami pun mendapat data tambahan yang kami validasi, apakah memang petani itu layak dapat KUR atau tidak,” ungkap Alexandra.
Selain mengenai data, Alexandra mengklaim proses validasi juga menjadi kendala tersendiri bagi Bank Mandiri. Alexandra mengatakan perseroan harus mengenal betul karakter penerima KUR dan lahannya.
“Juga petani yang jumlah lahannya kurang dari 0,3 hektar, kami perlu memvalidasi apakah petani-petani itu sudah memperoleh KUR atau kredit produktif dari bank lain. Lalu apa ada yang sifatnya macet,” jelas Alexandra.
Masih dalam kesempatan yang sama, Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI Catur Budi Harto menilai loktan sangat mempermudah kinerja perseroan dalam melakukan validasi. Selain itu, Catur juga menyebutkan bahwa data yang terintegrasi dapat membantu BNI dalam membuat perencanaan serta mempermudah akses bagi perseroan dalam menyalurkan kredit.
“Jumlah sumber daya manusia kami terbatas. Kami tak bisa door to door untuk mendapatkan data mereka,” ucap Catur.
Lebih lanjut, Catur turut mengungkapkan kendala selain persoalan data, yakni yang menyangkut kebutuhan hidup para petani. Menurut Catur, bank perlu secara aktif hadir di tengah-tengah petani sehingga mereka tidak lari ke pihak ketiga apabila membutuhkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Catur mengatakan bahwa tingginya bunga yang biasa dikenakan oleh pihak ketiga membuat petani terbebani. “Kalau mereka pinjam Rp1 juta ke pihak ketiga, [bunganya] bisa sampai Rp40-50 ribu. Sementara di KUR hanya Rp5.800,00. Ini jelas selisih yang luar biasa,” ujar Catur lagi.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Yuliana Ratnasari
