tirto.id -
Video yang viral tersebut berisikan tiga perempuan di Karawang yang menyebutkan jika Calon Presiden (Capres) nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) terpilih di Pilpres 2019, akan melegalkan pernikahan sesama jenis dan suara azan tidak diperbolehkan lagi.
“Menurut saya kan yang bersangkutan itu kan pendapat pribadinya. Jadi saya kira bukan kampanye hitam,” ujarnya saat di Kompleks DPR RI Senayan, Selasa (26/2/2019).
Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Relawan Partai Emak-Emak Pendukung Prabowo-Sandi (PEPES) masih dalam koridor.
Lantaran apa yang ada dalam video itu masih menjadi polemik sampai saat ini.
Seperti suara azan yang dikecilkan dan terdapat juga pihak-pihak yang mempunyai pendapat lain soal Lesbian, Gay, Transgender, dan Biseksual (LGBT).
Sehingga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu meminta kepada pihak yang berwajib untuk mengklarifikasi hal tersebut kepada yang bersangkutan.
“Menurut saya mereka masih di dalam ranah pendapat pribadi yang memang menjadi polemik. Kan memang ada juga yg mendukung LGBT, ada enggak? Kan ada. Yang mendukung suara azan dikecilin, ada enggak? Kan ada juga. Itu tinggal diklarifikasi aja,” ucap Fadli.
Kemudian, meskipun kini ketiga wanita asal Karawang itu sudah ditetapkan menjadi tersangka, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu pun meminta untuk diperlakukan secara adil.
Selain itu ia juga harus diterapkan asas praduga tidak bersalah kepada mereka.
“Harus ada praduga tidak bersalah dan itu kan masih dalam pendapat pribadi, jadi pendapat pribadi di perdebatkan dulu dong, apa dia punya dasar apa gitu,” pungkasnya.
Polisi Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) telah mengamankan tiga perempuan yang diduga terkait video kampanye hitam terhadap pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin yang beredar di media sosial.
Ketiganya merupakan perempuan yang diduga berada dalam video kampanye yang viral di Kabupaten Karawang.
"Kami amankan ini tiga orang perempuan itu [berinisial] ES, IP dan CV, semuanya adalah orang Karawang yang sebagaimana kita ketahui ada dalam keresahan masyarakat dari video yang beredar di medsos akun @citrawida5," kata Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko saat dihubungi Tirto, Senin (25/2/2019).
Saat ini, Polda Jabar masih melakukan pendalaman melalui Direktorat Krimsus karena ketiga perempuan tersebut diduga terjerat Undang-undang UU peraturan hukum pidana nomor 1 tahun 1946 tentang berita bohong.
Selain itu, ketiga perempuan itu juga diduga terjerat UU ITE karena menyebarkan video hoaks melalui media sosial.
Kemudian dalam menyelidiki kasus tersebut, Polda Jabar juga meminta bantuan Badan Pengawas Pemilu dan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Lantaran ketiga perempuan tersebut melanggar UU tindak pidana pemilu.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
