tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total. Airlangga menilai tingginya kasus COVID-19 di Ibu Kota disebabkan kebijakan Pemprov DKI sendiri.
Salah satu contohnya, kata Airlangga, adalah kebijakan ganjil-genap. Kebijakan itu dianggap memaksa masyarakat menggunakan transportasi publik yang notabene menjadi sumber penularan virus Corona.
“Sebagian besar data yang terpapar (COVID-19) 62 persen dari RS kemayoran basisnya karena transportasi umum. Beberapa kebijakan yang perlu dievaluasi termasuk ganjil-genap. Ini kemarin kami sudah sampaikan ke gubernur DKI,” ucap Airlangga dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kadin, Kamis (10/9/2020).
Airlangga bilang perkantoran yang sudah beraktivitas lagi bukanlah penyebab tingginya kasus COVID-19 di Jakarta. Ia berdalih perkantoran sudah menerapkan skema jam kerja fleksibel.
Airlangga mencontohkan sejumlah perusahaan menerapkan 50 persen bekerja di rumah dan bekerja di kantor. Hal ini ia yakini sudah dipatuhi oleh 11 sektor yang tetap buka selama beberapa bulan terakhir menyusul pelonggaran PSBB.
“Kami sampaikan bahwa sebagian besar kegiatan perkantoran itu melalui fleksibel working hours,” ucap Airlangga.
Adapun menurut data Pemprov DKI Jakarta, per 9 September kasus COVID-19 DKI Jakarta mencapai 11.245. Angka itu naik signifikan dari 30 Juni 2020 yang mencapai 4.123 sebagai bulan terakhir dilakukan PSBB.
Usai PSBB Juni 2020, pemerintah sempat memberlakukan normal baru atau PSBB transisi yang diiringi pembukaan lagi pusat keramaian dan tempat kerja.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Gilang Ramadhan
