tirto.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana menghapus anak usaha PLN taitu PT PLN Batubara.
Rencana tersebut merupakan salah satu transformasi yang dilakukan Kementerian BUMN, untuk memangkas beberapa anak cucu usaha BUMN yang tidak produktif.
“Jadi, PLN Batubara ini kan anak perusahaan yang kalau sesuai visi ke depan dari Kementerian BUMN, selalu ingin kita kurangi jumlah anak dan cucu perusahaan, apalagi yang tidak diperlukan,” jelas Erick dalam keterangan resmi yang dikutip Tirto, Selasa (11/1/2022).
Rencana tersebut sudah disampaikan Erick pada 6 Januari 2022 tepatnya saat Kementerian BUMN memutuskan untuk memberhentikan Rudy Hendra Prastowo sebagai Direktur Energi Primer PT PLN (Persero). Ke depan, Erick juga berencana untuk membentuk sub holding pelayanan dan retail di PLN. Sub holding ini berfungsi untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
"Ini salah satu yang kita tinjau [PT PLN Batubara], apakah perusahaan ini akan dimerger nantinya dengan PLN, atau ditutup atau apapun, belum kita putuskan," jelas dia.
Rencana Erick yang disampaikan pada pekan lalu ini juga kembali dibahas oleh Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Maritim Luhut Bisar Pandjaitan. Ia menjelaskan akan mengubah skema pembelian batu bara skema Cost, Insurance and Freight (CIF) atau beli batu bara dengan harga sampai di tempat.
Skema pembelian tidak akan lagi menggunakan Free on Board (FOB), atau beli batu bara di lokasi tambang. Maka dari itu kata dia, kehadiran PLN Batubara yang merupakan anak usaha PT PLN (Persero) tidak diperlukan lagi.
"Tidak ada batubara lewat PLN. Enggak ada, PLN Batubara kita minta dibubarin ya," jelas dia kepada wartawan Senin (10/1/2021).
Langkah perubahan skema ini dilakukan sebagai buntut dari PT PLN Batubara tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Luhut menyebut, pihak PT PLN Batubara sering kali membeli suplai dari trader yang bahkan tidak memiliki pertambangan.
Agar kasus kekurangan stok batubara yang saat ini dialami PLN tidak terulang, maka pemerintah mengubah skema pembelian. Kemudian pemerintah pun akan membentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang bakal menyediakan pasokan untuk PLN.
"Nanti BLU yang bayar pada PLN. Sehingga PLN membeli secara market price. Jadi tidak ada lagi mekanisme pasar terganggu lagi," tandas dia.
Sementara itu Tirto sudah berupaya menghubungi pihak PLN melalui Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Agung Murdifi, namun tanggapan mengenai adanya rencana pembubaran anak usaha belum direspons hingga siang ini.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Restu Diantina Putri
