Erick Thohir Akan Tutup Lima Anak Usaha Garuda Indonesia

tirto.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses likuidasi lima anak usaha milik PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Ia menilai, rencana menutup lima anak usaha tersebut sudah dibahas dan disetujui lantaran dinilai hanya akan memberatkan kondisi keuangan perusahaan inti.

"Mohon dukungan, kalau bisa sedang diusulkan kepada Bapak Presiden dan Menteri Keuangan, untuk mandat tambahan kita bisa memerger dan likuidasi. Memang ada beberapa perusahaan, contoh di Garuda ada lima anak perusahaan yang sebenarnya siap dilikuidasi," kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI Senayan Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2020).

Erick juga mengklaim rencana tersebut sudah mendapatkan dukungan dari direksi karena penutupan tersebut merupakan usul dari DKI dan Komisaris.

"Sudah hasil rapat komisaris dan direksi mereka sudah mengusulkan ini perlu segera, karena memang tidak ada manfaatnya," terang dia.

Erick takut, kasus seperti PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero). Sebagai informasi, perusahaan tersebut tidak pernah terdengar sampai pada 2019 lalu PT PANN disetujui pemerintah untuk mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) alias suntikan modal Rp 4,1 triliun.

PMN ini akan digunakan untuk restrukturisasi utang, yakni konversi utang pokok subsidiary loan agreement (SLA) menjadi PMN sebesar Rp 2,3 triliun dan penghapusan bunga denda Rp 1,8 triliun.

"Takutnya seperti PT PANN, mungkin bisa mergerkan yang lain supaya aset yang baru, bukan hanya 7 orang pegawai terus menyewakan asetnya terus dibagi," kata dia.

Salah satu dari lima entitas anak usaha yang akan ditutup adalah PT Garuda Tauberes Indonesia. Perusahaan, tersebut merupakan perusahaan ekspedisi untuk menyaingi bisnis ekspedisi milik Lion Air grup yaitu Lion Parcel.

"Salah satunya itu [PT Garuda Tauberes Indonesia]. Karena memang sudah hasil rapat komisaris dan direksi mereka sudah mengusulkan ini perlu segera (ditutup), karena memang tidak ada manfaatnya. Pada sebelum-sebelumnya direction dan kebijakan belum maksimal, nah kita coba perbaiki,” ucapnya.