tirto.id - Mantan Kapolsek Pasirwangi, AKP Sulman Aziz berani buka mulut soal dugaan pendataan masyarakat untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin oleh aparat kepolisian di Garut, Jawa Barat.
Dia mengaku pernah menerima perintah dari Kapolres Garut agar mendata pendukung capres-cawapres sekaligus menggalang dukungan untuk paslon 01 di Pilpres 2019.
Sulman juga menegaskan dirinya siap menanggung risiko apa pun setelah mengungkapkan hal ini kepada media.
“Mungkin setelah pernyataan saya ini terbit [di media], saya akan ditangkap atau ditahan. Saya ikhlas dengan itu. Saya tidak ingin ada lagi polisi berbuat baik [tapi] malah dizalimi," kata Sulman di kantor Lokataru Law and Human Rights Office, Jakarta Timur, Minggu (31/3/2019).
Sulman memilih mengungkapkan kasus ini ke media, dan bukan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Polri, karena ia khawatir ‘kurang didengar’ mengingat pangkatnya rendah.
“Saya seorang bawahan, siapa yang mau mendengarkan laporan saya,” ucap Sulman.
Dia menambahkan, selama 27 tahun menjadi anggota Korps Bhayangkara baru pada pemilu kali ini dirinya menerima instruksi untuk mendukung salah satu pasangan capres-cawapres.
“Seolah-olah setiap saya berbuat baik, tidak ada tempat bagi saya di negeri ini,” ujarnya.
Sulman menegaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi seharusnya menegakkan hukum secara profesional dan adil serta melindungi sekaligus melayani masyarakat.
Dia juga berpesan kepada seluruh anggota Polri berpangkat Tamtama, Bintara, dan yang mengikuti Sekolah Calon Perwira (Secapa) serta Sekolah Alih Golongan (SAG), agar berani menolak perintah yang salah.
“Kami ini adalah Bhayangkara negara, abdi negara dan digaji oleh rakyat,” kata Sulman.
Dia juga meminta pimpinan Polri tidak menjadikan anggotanya sebagai alat kekuasaan. “Kami adalah patriot bangsa, kami adalah penegak hukum yang bekerja sesuai harapan rakyat,” kata dia.
Kasus di Garut akan Dilaporkan ke Ombudsman
Sementara itu Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar menilai keberanian Sulman berisiko karena bisa berdampak kepada kariernya.
“Polisi seperti Sulman [kemungkinan] akan diganggu kariernya, ditempatkan di lokasi tidak nyaman, diperiksa soal perkara terkait dan diperiksa untuk urusan apa pun,” ujar Haris.
Dia menambahkan akan berperan sebagai kuasa hukum Sulman dan melaporkan kasus yang diungkap oleh polisi itu ke Ombudsman Republik Indonesia.
Menurut Haris, pengakuan Sulman didasari maksud baik, yakni ingin membuat Polri profesional dan netral di pemilu.
“Kami akan melaporkan secara resmi ke Ombudsman dalam beberapa hari ke depan, kami tempuh cara yang tepat sesuai aturan hukum. Biar Ombudsman yang menindaklanjuti laporan itu," kata Haris.
Haris menegaskan, Polri seharusnya siap pula untuk diperiksa Ombudsman untuk mengklarifikasi pengakuan Sulman.
Dia juga mengkritik kebijakan mutasi terhadap Sulman. Sebab, menurut pengakuan Sulman, ia dimutasi karena dituduh mendukung paslon 02 Prabowo-Sandiaga.
“Itu akan membangun dugaan kuat bahwa Polri tidak senang dengan anggotanya yang teridentifikasi sebagai bagian dari paslon nomor urut 02,” jelas Haris.
Kasus ini juga mengindikasikan, kata Haris, bahwa jika ada polisi yang menguntungkan Jokowi-Ma'ruf maka Polri enggan bertindak. Sebaliknya, Polri aktif bertindak jika ada polisi yang diduga mendukung Prabowo-Sandiaga.
“Kami di sini tidak mendukung paslon nomor 01 atau 02, Sulman polisi netral,” tegas Haris.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Addi M Idhom
