Menuju konten utama

Ekonomi RI Bisa Terdampak jika Banyak Menteri Urus Politik

Bhima Yudhistira menilai, kebijakan ekonomi jadi prioritas para menteri. Jika sibuk mengurusi politik maka bisa berdampak pada ekonomi RI yang memburuk.

Ekonomi RI Bisa Terdampak jika Banyak Menteri Urus Politik
Tangkapan layar Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo (kiri) berfoto bersama usai Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

tirto.id - Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa berada di 5,3 persen sepanjang tahun 2023. Prakiraan tersebut tentu saja tidak lepas dari banyaknya indikator perekonomian domestik yang tengah membaik.

Namun, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira justru melihat bahwa saat ini Indonesia sedang memasuki waktu yang krusial. Secara ekonomi tantangan global dari pelemahan permintaan ekspor ke negara mitra dagang utama bisa berlanjut sampai 2024.

Belum lagi terjadinya El Nino yang butuh penanganan khusus, dan tekanan suku bunga global yang berpengaruh ke fluktuasi kurs rupiah jadi ancaman jangka pendek. Di sisi lain, investor masih wait and see karena ketidakpastian kebijakan yang tinggi jelang pemilu 2024.

"Kalau melihat kondisi tersebut para menteri tidak fokus ke urusan ekonomi maka risiko ekonomi Indonesia ikut terseret awan gelap ekonomi global bisa terjadi," kata Bhima kepada Tirto, Selasa (1/8/2023).

Bhima menekankan harusnya urusan kebijakan ekonomi ini jadi prioritas para menteri. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun berhak menegur para menteri yang ikut mengurusi politik.

"Khawatir pak Jokowi ingin berakhir soft landing dengan capaian ekonomi diakhir masa jabatannya, tapi menteri nya tidak punya visi yang sama dan hanya sibuk urusan politik," pungkas dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa berada di 5,3 persen sepanjang 2023. Terlebih pada kuartal I-2023 ekonomi domestik berhasil tumbuh di 5,03 persen secara year on year (yoy).

"Kita harap target pembangunan kita, pertumbuhan di akhir tahun politik ini bisa mencapai 5,3 persen. Kami optimis pertumbuhan ekonomi bisa terus dijaga di 2023 dan tentu menjadi momentum pemulihan di 2023,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Jumat (5/5/2023).

Airlangga meyakini perekonomian ke depan akan tetap kuat ditopang oleh beberapa indikator ekonomi yang positif, seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang masih di atas 100 dan menunjukkan optimisme masyarakat, yakni sebesar 123,3 di Maret 2023. Di samping itu, PMI Manufaktur Indonesia juga naik ke level 52,7 di April 2023 dari sebelumnya 51,9.

“Kita juga berhasil menurunkan inflasi tahunan di angka 4,33 persen pada April atau turun dari 4,97 persen pada Maret. Tentu gerakan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) yang dijalankan bersama BI memberikan hasil positif terutama saat Ramadan dan Idulfitri,” katanya.

Airlangga melanjutkan, dari sisi eksternal transaksi berjalan masih mencatatkan surplus, di mana cadangan devisa mencapai 145,2 miliar dolar AS, dan neraca dagang melanjutkan surplus selama 35 bulan berturut-turut.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen di 2023, dalam jangka pendek pemerintah juga akan melakukan revisi untuk menjaga Devisa Hasil Ekspor (DHE) tetap berada di dalam negeri.

“Kita memerlukan aturan tersebut karena Amerika Serikat masih meningkatkan suku bunga acuannya. Kalau kita tidak mengambil langkah tersebut, berpotensi terjadi capital flight yang berdampak ke stabilitas rupiah. Sehingga aturan DHE dalam waktu dekat akan segera diluncurkan,” pungkas dia.

Baca juga artikel terkait PARPOL atau tulisan lainnya dari Dwi Aditya Putra

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Dwi Aditya Putra
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Reja Hidayat