tirto.id - Saat berbicara dalam Debat Ke-5 Pilpres 2019, Capres 01 Joko Widodo menyatakan akan terus mendorong pembentukan holding-holding BUMN yang bergerak di berbagai sektor bisnis.
Jokowi juga berencana membentuk super holding BUMN yang menjadi induk dari perusahaan-perusahaan milik negara.
Menanggapi hal ini, pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto menyatakan pembentukan super holding BUMN sebenarnya sudah pernah dirancang di masa akhir pemerintahan Soeharto. Namun, ide itu belum terealisasi hingga sekarang.
Toto mencatat, saat menjabat Menteri Pendayagunaan BUMN, Tanri Abeng pernah menyusun masterplan pengelolaan perusahaan pelat merah di Indonesia. Masterplan itu memuat rancangan pembentukan holding dan super holding BUMN.
"Masterplan itu dibuat pada masanya Tanri Abeng. Jadi awalnya, dia yang membuat masterplan soal holding [BUMN]. Saat itu dia masih jadi Menteri BUMN pada tahun 1998,” kata Toto saat ditemui reporter tirto di kampus UI, Salemba, Jakarta pada Selasa (16/04/2019).
"Di tahun itu, masterplan BUMN sudah jadi. Waktu itu, dia [Tanri Abeng] itu dibantu konsultannya, McKinsey & Company,” tambah Toto.
Menurut Toto, konsep super holding BUMN yang dirancang oleh Tanri Abeng itu ternyata lebih dulu diterapkan Malaysia lewat perusahaan pelat merah negara jiran ini, Khazanah Nasional Berhad.
Toto mengisahkan, sekitar tahun 2001-2002, Tanri Abeng diminta oleh Perdana Menteri Malaysia Mahatir Muhammad, untuk menjelaskan konsep holding BUMN yang pernah ia buat. Konsep yang disusun oleh Tanri Abeng, kata Toto, kemudian diadaptasi dan diterapkan oleh Malaysia.
Khazanah Naisonal Berhad semula didirikan oleh pemerintah Malaysia pada 1993. BUMN milik Malaysia itu bertugas mengelola aset nasional Malaysia.
Dalam perkembangannya, Khazanah Nasional Berhad mendapat mandat baru pada sekitar tahun 2003-2004 untuk memimpin peleburan BUMN-BUMN yang bergerak di sektor sejenis dalam satu wadah pengelolaan.
“Di Malaysia, [Ide Tanri Abeng] diterjemahkan untuk menjadi pembentukan Khazanah yang menjadi super holding BUMN di Malaysia, pada tahun 2003," kata Toto.
Sementara di Indonesia, Toto menambahkan, rencana pembentukan holding BUMN sempat mengendap lama karena tidak menjadi prioritas pemerintah.
"[Sebabnya] Enggak fokus saja, karena beberapa kali kursi Menteri BUMN enggak pernah ada yang sampai selesai. Beberapa kali diganti di tengah jalan," kata Toto.
Menteri BUMN di pemerintahah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dahlan Iskan sempat berniat merealisasikan ide pembentukan holding BUMN, namun kandas di tengah jalan.
Konsep holding BUMN baru direalisasikan di era pemerintahan Joko Widodo. Menteri BUMN Rini Soemarno menginisiasi pembentukan holding BUMN Tambang dan holding BUMN Migas.
"Jadi, di atas kertas, hasil kajian itu memang Malaysia yang akhirnya lebih mengimplementasikan hal ini [holding BUMN] lebih awal. Sehingga Khazanah berkembang besar seperti serkarang," ujar Toto.
Editor: Addi M Idhom
