DWP 2017 Digelar, Polisi Tidak Temukan Indikasi Penggunaan Narkoba

Polda Metro Jaya memastikan bahwa tidak ada temuan pelanggaran obat-obatan atau penggunaan narkoba di acara musik Djakarta Warehouse Project (DWP) sejak DWP digelar pada 2008.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono. Dari pengawasan polisi sepanjang beberapa hari terakhir, di DWP 2017 kali ini juga belum ada bukti ada kegiatan prostitusi apalagi narkoba.

"Kan sudah beberapa kali setiap tahun berjalan toh. Kami belum temukan indikasi itu," kata Argo di Polda Metro Jaya, Jumat (15/12/2017).

Sebelumnya, ada permintaan dari pihak pendemo untuk menghentikan acara DWP dan mencabut izinnya sehingga polisi tidak mengamankan acara tersebut. Mereka meminta polisi untuk melakukan tes urine kepada peserta DWP yang hadir. Menjawab permintaan ini, Argo mengaku hal itu tak mungkin dilakukan.

"Kami enggak ada anggaran itu kalau satu-satu orang dites urine," tandasnya lagi.

Argo membenarkan adanya demonstrasi yang menolak DWP, namun demo itu tetap harus selesai pukul 18.00 WIB meski DWP digelar sampai pagi. Argo belum bisa memastikan akan ada pembubaran massa apabila mereka berdemo melebihi batas waktu tersebut.

"Nanti situasional ya," katanya.

Argo mengimbau agar ormas berunjuk rasa tidak melakukan sweeping seenaknya di acara DWP dan sekitarnya. Ia menegaskan bahwa sweeping atau razia hanya boleh dilakukan oleh pihak kepolisian berdasar undang-undang. Nantinya, ormas yang ingin masuk ke tempat acara dan memantau situasi harus berkoordinasi dahulu dengan petugas di pintu masuk.

"Kalau menemukan [pelanggaran hukum], silakan sampaikan ke kepolisian kalau ada pidana," kata Argo.

Meski sebelumnya kepolisian Jakarta Pusat mengaku menyiapkan 600 personel untuk pengamanan, Argo mengatakan bahwa pengamanan yang disiapkan sekitar seribu personel. Beberapa di antaranya juga akan melakukan pengamanan di dalam tempat acara JI-Expo Kemayoran.

Ia juga menambahkan, apabila ada massa yang hendak melakukan perbincangan dengan panitia, polisi siap memfasilitasi dalam pencarian solusi. "Silakan saja sampaikan pendapat. Nanti kami amankan," pungkasnya lagi.

Sementara itu, salah satu Dewan Penasihat organisasi masyarakat Bang Japar (Kebangkitan Jawara dan Pengacara) Komando Kecamatan Kemayoran, Suhadi menyatakan DWP harus dihentikan. Ia menuding peserta DWP menggunakan narkoba dan ada pembagian kondom dalam acara tersebut.

"Gimana ini dengan kekuatan yang di luar dengan jumlah massa yang lebih banyak, 90 ribu lebih, enggak pakai narkoba. Mungkin nggak?” tandasnya.

Ia juga mengakui bahwa massa yang berjumlah 50-100 orang ini akan berusaha masuk ke tempat acara. Bila petugas melarang masuk, konsekuensi bentrok dengan petugas pun akan mereka hadapi.

“Masyarakat enggak banyak, tapi kami hanya cari yang berani. Karena kami target masuk ke dalam bikin ramai,” katanya saat dihubungi Tirto.

Ia juga mengeluhkan adanya kondom yang dibagikan secara gratis kepada tiap peserta. Namun hal itu ditampik pengunjung DWP 2016 lalu, Tiara Aprillia. Di DWP tahun lalu, ia memang melihat ada tempat penjualan kondom di acara tersebut, “tapi enggak sampai dibagiin kondom juga,” katanya.

Pada DWP 2016, pembagian kondom tersebut tidak terjadi. Namun pada 2015, salah satu mahasiswi peserta DWP, Sarah Sugiharto menyatakan bahwa memang ada kondom yang dibagi secara gratis pada peserta. Hal tersebut dirasa wajar karena memang salah satu merk kondom menjadi sponsor acara musik itu.

"Kalau banyak sisa [kondom] di lapangan, banyak yang jail gitu sih kayanya. Dibuka, ditiupin gitu pas lagi acara, soalnya kondomnya dilempar-lemparin gitu," katanya lagi.