Duterte Ketemu Jokowi Bahas Keamanan Laut pada Kamis Besok

tirto.id - Usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Ke-28 dan KTT Terkait ASEAN Ke-29 di Vientiane, Laos, Presiden Filipina Rodrigo Duterte dijadwalkan akan bertolak ke Jakarta pada Kamis, 8 September 2016. Tujuan kunjungan Duterte salah satunya untuk membicarakan masalah keamanan laut dan kerja sama pertahanan Indonesia-Filipina.

Kantor berita Antara pada Selasa (6/9/2016) melaporkan Presiden Duterte dijadwalkan akan tinggal semalam di Jakarta dan dan pagi harinya akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Saat bertemu dengan Presiden Jokowi, Duterte akan membahas hubungan bilateral.

"Tapi yang pasti isu terkait keamanan laut akan dibahas oleh Presiden Duterte dan Presiden Widodo, terlebih karena sudah ada pembahasan yang dilakukan oleh kedua menteri pertahanan (Filipina dan Indonesia)," kata Juru Bicara Kepresidenan Filipina Ernesto Abella di National Convention Center (NCC), Vietnam.

Sebelumnya pembahasan terkait keamanan laut memang sudah dibicarakan kedua menteri pertahanan RI dan Filipina. Kedua menteri membahas mengenai pemberlakuan "sea lane corridor" atau Jalur Koridor Laut antara Indonesia dan Filipina untuk menjaga perairan laut

"Hampir dapat dipastikan kedua presiden akan membicarakan hal itu karena 'sea lane corridor' karena ini untuk memberantas grup teroris Abu Sayyaf," tambah Abella.

Indonesia Kecam Aksi Penyanderaan

Indonesia dan Filipina hingga hari ini belum berhasil membebaskan sandera dari kelompok militan. Sudah lebih dari 75 hari sembilan WNI anak buah kapal (ABK) Tug Boat (TB) Charles 00 menjadi sandera kelompok Abu Sayyaf maupun Al Habsy di Filipina. Mereka disandera pada Juni lalu saat berlayar di perairan Filipina.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi pernah meminta dengan keras kepada pemerintah Filipina untuk memastikan keamanan di wilayah perairan Filipina menyusul terulangnya penyanderaan anak buah kapal (ABK) asal Indonesia oleh Abu Sayyaf.

"Pemerintah Indonesia mengecam keras terulangnya penyanderaan terhadap (ABK) WNI oleh kelompok bersenjata di Filipina Selatan. Kejadian yang ketiga kalinya ini sangat tidak dapat ditoleransi," kata Retno.

Selain melontarkan kecaman Menlu Retno berjanji Pemerintah Indonesia akan melakukan semua cara yang memungkinkan untuk membebaskan para sandera ABK tersebut. "Keselamatan ABK WNI merupakan prioritas," katanya.