tirto.id - Drama pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta belum menunjukkan tanda-tanda usai meski sudah setahun berlangsung. Sebelumnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyodorkan dua nama ke DPRD, tiba-tiba Partai Gerindra menyodorkan empat nama baru untuk digodok.
Empat kandidat itu antara lain anggota Dewan Penasihat DPP Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Riza Patria, dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.
"Kita sudah kasih setahun [bagi PKS untuk menyodorkan Wagub] sudah kita penuhi, sudah kita tunaikan janjinya. Kalau enggak jalan masa didiemin? Kan rakyat nuntut," kata Ketua DPW Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik saat dihubungi Tirto pada Selasa (12/11/2019).
Meski begitu, Taufik menjelaskan, nama-nama itu tetap diserahkan ke DPP PKS. Artinya, menjadi kewenangan PKS untuk memutuskan akan memajukan empat nama itu atau tidak. Taufik mengklaim pihaknya hanya ingin memecah kebuntuan.
M Taufik menilai buntunya pembahasan calon wagub dari PKS di DPRD akibat kurangnya komunikasi atau memang legislator yang tidak menerima kandidat yang sudah diajukan.
Ruwetnya Pemilihan DKI-2
Benang kusut pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta dimulai pada Agustus 2018. Wagub DKI saat itu, Sandiaga Uno menyatakan mundur guna mendampingi Prabowo Subianto pada palagan Pemilihan Presiden 2019. Meski pada akhirnya cawapres nomor urut 02 itu tak terpilih.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah menetapkan pengganti wakil gubernur diajukan oleh partai pengusung saat pilkada. Artinya, pengganti Sandiaga akan diusulkan oleh Gerindra dan PKS.
Berdasarkan Pasal 175 ayat (2) UU itu, bakal ada dua nama yang diajukan ke DPRD via Gubernur DKI Jakarta. DPRD akan membentuk tim pemilihan dan menetapkan siapa yang terpilih.
Negosiasi alot antara dua partai itu terjadi sepanjang 2018. Namun, akhirnya menemui titik cerah saat disepakati bahwa kursi DKI-2 adalah jatah PKS.
Pada 2 Februari 2019, partai berlambang sabit dan padi itu lantas mengajukan nama Sekretaris Umum DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu.
Langkah selanjutnya tinggal dua nama itu cukup diajukan ke DPRD dan difinalisasi. Meski ternyata prosesnya tidak sesederhana itu.
Pertama, DPRD membentuk panitia khusus yang bertugas membikin tata tertib pemilihan wagub. Draf tatib tersebut akan disahkan lewat rapat pimpinan gabungan (rapimgab).
Setelah mekanisme tersebut dijalankan, baru lah DPRD DKI Jakarta bisa menggelar badan musyawarah untuk menetapkan jadwal paripurna. Saat rapat paripurna ini, Wagub DKI Jakarta dipilih.
Tapi ternyata rapimgab berkali-kali batal, 15 Juli 2019, 16 Juli 2019, dan 22 Juli 2019.
Kursi wagub DKI menggantung setelah DPRD periode 2014-2019 purnatugas. Sejumlah 106 anggota DPRD DKI Jakarta hasil Pemilu 2019 sah dilantik pada Senin 26 Agustus 2019.
Saat anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 baru dilantik ini, Gerindra melempar empat nama kadernya ke PKS.
Manuver Gerindra Bikin Kontraproduktif
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai seluruh pihak, mulai dari partai pengusung, gubernur, dan DPRD memiliki andil membuat pemilihan DKI-2 bertele-tele.
PKS dan Gerindra di satu sisi terlalu memperhitungkan politik parpol dan melupakan kebutuhan warga. Di sisi lain, gubernur dan DPRD pun tak serius membahas karena menganggap enteng.
"DPRD bertele-tele sekedar untuk menghasilkan tatib pemilihan, sesuatu yang tak memperlihatkan adanya kebutuhan prioritas dalam pemilihan wakil gubernur," kata Lucius saat dihubungi pada Selasa (12/11/2019).
Manuver Gerindra mengajukan empat nama ke PKS dianggap kontraproduktif dan menambah ruwet proses pemilihan Wagub DKI.
Bahkan saat ini Gerindra dan PKS fokus membahas dua nama yang sudah ada di DPRD. Bertambahnya nama kandidat dari Gerindra justru akan makin membingungkan publik.
"Kalau dua kandidat sebelumnya sudah disetujui mestinya dilanjutkan saja tanpa harus memunculkan lagi empat nama baru. Kan jadinya kembali ke titik nol lagi," tandasnya.
Ketua Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta Arifin pun meminta Gerindra menghormati kesepakatan antara dua partai sebelumnya. Kendati begitu PKS tidak langsung menolak empat nama yang diajukan. Bahkan, tak tertutup kemungkinan PKS akan memanggil mereka untuk memaparkan visi misi.
"Bisa saja empat-empatnya kita tolak atau mungkin ada satu yang kita pilih untuk mendampingi calon PKS," kata Arifin saat dihubungi.
Yang jelas, terangnya, PKS mencari sosok wakil gubernur yang memahami soal penganggaran agar kisruh RAPBD 2020 tidak kembali terulang.
Di sisi lain, Arifin menyesalkan dua nama yang sudah disepakati PKS-Gerindra ternyata tidak didukung oleh Gerindra di DPRD.
Kata Arifin, Gerindra pasif dalam mengegolkan dua nama tersebut padahal PKS berjuang dalam pencalonan Prabowo-Sandiaga yang notabene keduanya kader Gerindra.
"Jangan mentang-mentang ini semua calonnya dari PKS, Gerindra jadi pasif. Ini kan calon bersama. Ini kan ditandatangani PKS dan Gerindra," tandasnya.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Maya Saputri
