Betapa Bertele-telenya Pemilihan Wagub DKI Pengganti Sandiaga Uno

tirto.id - Anies Baswedan masih sendiri di Balai Kota DKI. Orang yang menggantikan Sandiaga Uno sebagai wakil gubernur belum juga tampak batang hidungnya. Ahmad Syaikhu, kandidat terkuat yang langsung didoakan Sandiaga agar terpilih, baru saja dilantik jadi anggota DPR RI periode 2019-2024.

Sandiaga mundur pada Agustus 2018 untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pengganti wakil gubernur adalah orang yang diajukan oleh partai pengusung ketika pilkada. Itu artinya, pengganti Sandiaga akan diusulkan oleh Gerindra dan PKS. Berdasarkan Pasal 175 ayat (2) UU itu, bakal ada dua nama yang diajukan ke DPRD via gubernur. DPRD akan membentuk tim pemilihan dan menetapkan siapa yang terpilih.

"Voting dilakukan oleh seluruh anggota DPRD," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 M Taufik kepada repotert Tirto, Jumat (10/8/2018).

Gerindra dan PKS nampak betul berupaya keras agar kader merekalah yang dipilih. Hal ini terlihat dari pernyataan-pernyataan para pimpinan partai yang bersangkutan.

Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra Andre Rosiade mengatakan sosok yang telah mereka ajukan adalah M. Taufik. Menurutnya, Taufik adalah sosok yang mengerti, kompeten, dan kredibel. Singkatnya, mumpuni mendampingi Anies memimpin Jakarta.

"Jika ada yang kompeten, ngapain lagi cari yang lain?" kata Andre kepada reporter Tirto, Selasa 14 Agustus 2018 siang. Dia juga menegaskan yang harus dipilih adalah kader Gerindra sebab Sandiaga berasal dari partai itu.

PKS di sisi lain, tetap menggodok nama yang bakal diusulkan ke Anies-DPRD. Suhud Aliyudin, saat itu menjabat Direktur Pencapresan DPP PKS, mengatakan pembahasan dilakukan serius. Ini menandakan kalau mereka juga menginginkan kursi yang ditinggalkan Sandi.

"Kami berharap kader kami yang bisa menang dan jadi wakil," kata Suhud saat dihubungi Senin 20 Agustus 2018.

Saat itu Suhud menyebut calon Wagub DKI pengganti Sandiaga mengerucut ke tiga nama: Triwisaksana saat itu Wakil Ketua DPRD DKI, Sekretaris Jenderal PKS Mardani Ali Sera, dan eks Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu.

Dua bulan berlalu begitu saja. Hingga Oktober, dua partai ini belum juga menentukan calon pengganti Sandiaga. Pemprov DKI bahkan mendatangi Kementerian Dalam Negeri meminta arahan.Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri lantas mengirim surat untuk Anies dan Ketua DPRD DKI saat itu Edi Prasetyo Marsudi. Mereka meminta proses pemilihan dipercepat.

Anies lantas mengirim surat kepada PKS dan Gerindra, dengan permintaan yang sama. Surat tersebut dikirim atas nama Pemprov DKI pada pertengahan Oktober 2018.

Sepakat, tapi Tak Sepakat

Ada setitik terang memasuki November. Setelah beradu tegang berbulan-bulan, PKS dan Gerindra akhirnya sepakat pengganti Sandiaga adalah salah satu kader PKS. Mereka mengaku tak akan mengusulkan nama kader sendiri untuk dipilih DPRD.

Keputusan ini disampaikan Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo di kantor DPD Gerindra DKI, Senin 5 November 2018.

Namun, 'drama' ternyata belum final.

Gerindra mengusulkan satu syarat lagi untuk PKS: empat kader PKS mesti turut serta dalam uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). Nanti yang akan dipilih tetap dua.

Usulan ini, yang menurut Prabowo telah disepakati kedua belah pihak, membuat sikap kader PKS terbelah. Salah satu anggota Majelis Syuro DPP PKS Triwisaksana misalnya, menolak usulan ini. Menurut Sani, sapaan akrab Triwisaksana, uji kemampuan dan kepatutan adalah bentuk ketidakpercayaan terhadap kader.

"Kalau pendapat saya pribadi, fit and proper test tidak perlu dilakukan. Karena itu [melahirkan] anggapan bahwa cawagub tidak proper, tidak capable," katanya.

Sementara anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Suhaimi berpendapat uji kemampuan dan kepatutan "bukan forum untuk menjegal" seperti yang ditakutkan Sani atau kader PKS lain.

Lagipula, katanya, kader yang diajukan untuk dites adalah "kader-kader terbaik PKS" sehingga siapa saja yang terpilih sama saja.

Namun toh keinginan Gerindra dikabulkan. PKS akhirnya mengirim tiga kandidat: Abdurrahman Suhaimi, Agung Yulianto, dan Ahmad Syaikhu. Pada 2 Februari 2019, diputuskan yang terpilih adalah Agung Yulianto, dan Ahmad Syaikhu.

Seleksi ini dilakukan tertutup. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengkritiknya dengan bilang cara ini dilakukan karena ada "kepentingan politik."

"Namun yang paling penting berpihak ke rakyat. [Posisi] Wakil gubernur ini adalah [kepentingan] dua partai pengusung itu,” kata Gembong kepada reporter Tirto, Kamis (7/2/2019) sore.

Pada tahap ini, yang perlu dilakukan tinggal mengajukan dua nama tersebut ke DPRD. Dan DPRD tinggal perlu membahasnya.

Tapi toh ternyata tidak sesederhana itu.

Alurnya, DPRD membentuk panitia khusus yang bertugas membikin tata tertib pemilihan wagub. Draf tatib tersebut akan disahkan lewat rapat pimpinan gabungan (rapimgab).

Setelah serangkaian mekanisme tersebut dijalankan, barulah DPRD DKI Jakarta bisa menggelar bamus untuk menetapkan jadwal paripurna. Di paripurna ini Wagub DKI Jakarta dipilih.

Tapi ternyata rapimgab berkali-kali batal, 15 Juli 2019, 16 Juli 2019, dan 22 Juli 2019.

"Karena sampai hari ini belum ada penjadwalannya, jadi ya mundur," kata Wakil Ketua Pansus Pemilihan Wagub DKI Jakarta, Bestari Barus, saat dikonfirmasi pada Senin (22/7/2019).

Kursi wagub DKI menggantung setelah DPRD periode 2014-2019 purnatugas. Sebanyak 106 Anggota DPRD DKI Jakarta hasil Pemilu 2019 sah dilantik pada Senin 26 Agustus 2019.

Ahmad Syaikhu Siap Mundur

Ahmad Syaikhu baru saja dilantik sebagai anggota DPR RI, Selasa (1/10/2019) kemarin. Namun, Syaikhu mengaku siap jika diminta untuk menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Kalau memang serius, dibahas, dan saya harus maju dan partai memerintahkan saya di DKI, saya tinggal mundur [sebagai anggota DPR RI]," kata Syaikhu melalui keterangan tertulis yang diterima Tirto, Selasa (1/10/2019).

Sementara Anies lebih memilih netral. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan partai.

"Nanti kalau sudah diputuskan oleh dewan [DPRD], Pak Syaikhu bisa menentukan pilihan [tetap jadi anggota DPR RI atau Wagub DKI], dan itu saya hormati pilihannya," kata Anies di Balai Kota, Jakarta.