tirto.id - Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai PDIP Gilbert Simanjuntak menyoroti kebijakan Wakil Gubernur Jakarta A. Riza Patria yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) di 62 RW dengan status zona merah di Ibu Kota guna menekan penyebaran COVID-19 atau virus corona.
Gilbert menilai kebijakan tersebut tidak tepat karena sulit bagi pemerintah untuk membatasi pergerakan warga di tingkat RW.
"Kebijakan Pemprov DKI memberlakukan PSBL terkesan tidak tepat. Sulit membatasi pergerakan warga hanya di RW, diperlukan ketegasan ekstra dan selama ini tidak ditemukan dalam penerapan kebijakan Pemprov DKI," kata dia kepada wartawan, Selasa (2/6/2020).
Politikus Partai PDIP ini melihat sulit menemukan pusat belanja bahan pokok di tiap RW. Kemungkinan, pusat belanja minimal terdapat di tiap kelurahan saja.
Jika PSBL diterapkan, kata dia, artinya Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI harus menyediakan kebutuhan warga di tiap RW.
Rencana tersebut dinilai sesuatu yang tidak mungkin dengan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI yang mengalami kontraksi hebat.
"PSBL terkesan hanya wacana, seperti Kolaborasi Berskala Besar [KSBB] yang tidak jelas juntrungannya," pungkasnya.
Wagub DKI Ariza Patria mengaku telah mengumpulkan 62 RW dengan status zona merah di DKI untuk mulai menerapkan PSBL di wilayahnya masing-masing.
Dia mengklaim telah memberikan pedoman, petunjuk, arahan kepada para wali kota, camat, hingga lurah untuk terjun langsung menerapkan kebijakan tersebut.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Maya Saputri
