DPR Setuju OIKN Minta Tambahan Anggaran Rp8,1 T dari Pemerintah

Tambahan anggaran akan digunakan OIKN untuk membangunan kompleks legislatif, yudikatif dan sistem pendukungnya di IKN.

Terbit 12 Feb 2025 21:58 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda (kiri) sebelum mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Rapat tersebut membahas anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efiesiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 serta program kerja OIKN Tahun 2025. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/nym.

tirto.id - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyetujui usulan tambahan anggaran untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebesar Rp8,1 triliun pada 2025. Tambahan anggaran itu akan digunakan untuk membangunan kompleks legislatif, yudikatif dan sistem pendukungnya di IKN.

"Berdasarkan rapat terbatas beliau (Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono) dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menteri-menteri yang lain, beliau diminta untuk mempersiapkan dokumen tambahan anggaran Rp8,1 triliun, sehingga total Rp14,4 triliun," kata Rifqi dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Rifqi menerangkan apabila jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi IKN konsisten setiap tahunnya dan tidak mengalami penurunan, maka janji Prabowo untuk memindahkan pusat pemerintahan ke IKN pada 2028 dapat segera terealisasi.

"Artinya kalau kita exercise, insyaallah kalau ini konsisten per tahun, angkanya konsisten seperti ini, apalagi ditambah sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto, 2028 trias politika: eksekutif, legislatif, plus yudikatif sudah bisa berkantor dan mendiami Ibu Kota Nusantara," kata Rifqi.

Dalam forum yang sama, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya ditopang oleh APBN, namun juga kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dan investasi.

Dia merincikan alokasi APBN untuk IKN hingga 2028 mencapai Rp48,8 triliun, KPBU sebesar Rp60,5 triliun dan investasi yang masuk sampai Rp6,9 triliun.

Dia mencontohkan salah satu investasi yang masuk saat ini adalah pembangunan Taman Safari yang berasal dari dana milik pengusaha Boy Thohir.

"Kalau investasi murni pasti akan bergerak terus. Kayak misalnya Pak Boy Thohir, mohon maaf ini saya sebutkan karena sudah yakin beliau untuk membangun Taman Safari," katanya.

Basuki menambahkan bahwa terdapat perbedaan tugas antara OIKN dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dia menjelaskan bahwa OIKN akan bertugas membangun bangunan baru untuk kebutuhan IKN, sedangkan PU akan melanjutkan proyek yang sudah dibangun sebelumnya.

"Apa yang di PU, sesuai dengan surat Pak Menteri PU kepada kami, PU melanjutkan dan menyelesaikan yang sudah dikerjakan, otorita yang baru mau dikerjakan. Jadi pembangunan koordinasinya sudah begitu," kata Basuki.