DPR Pertanyakan Rencana BBM Naik saat Harga Minyak Dunia Anjlok

Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto heran dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi saat tren pergerakan harga minyak dunia mengalami penurunan.

Reporter: Selfie Miftahul Jannah

Terbit 1 Sep 2022 03:24 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Pengendara kendaraan roda dua mengisi bahan bakar minyak (BBM) di salah satu SPBU di kawasan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Rabu (31/8/2022). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

tirto.id - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto buka suara mengenai rencana pemerintah yang akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Dia mengaku heran kebijakan tersebut dilakukan saat tren pergerakan harga minyak dunia yang terus mengalami penurunan.

Dia pun meminta pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebab harga minyak dunia saat ini masih di bawah besaran asumsi makro yang tercantum dalam APBN 2022 yaitu sebesar 100 dolar Amerika per barel sehingga seharusnya APBN 2022 masih dapat menutupi kebutuhan subsidi BBM hingga akhir tahun 2022.

"Jadi selama harga minyak mentah dunia berada dalam rentang 100 dolar Amerika per barel maka tidak ada urgensi bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (1/9/2022).

Dia menuturkan berdasarkan data oilprice.com diketahui per tanggal 30 Agustus 2022 harga minyak mentah WTI crude maupun Brent Crude dalam 3 bulan terakhir terus turun dan sudah mendekati angka 90 dolar Amerika per barel. Jika terjadi pergerakan, maka pergerakannya secara umum tetap dalam rentang 100 dolar Amerika per barel.

Dari data tersebut dia menjelaskan, pergerakan harga minyak mentah dunia ini masih sesuai dengan asumsi revisi APBN 2022. Jadi alasan Pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi memang kurang mendasar.

Lebih lanjut, dia mendesak pemerintah untuk lebih mengambil kebijakan pembatasan dan pengawasan, agar distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran, ketimbang menaikkan harga BBM bersubsidi, yang penuh risiko. Menurut Mulyanto kebijakan pembatasan distribusi BBM bersubsidi kepada mereka yang berhak, agar tepat sasaran.

Dia menilai cara tersebut memiliki resiko ekonomi dan sosial yang lebih ringan bagi masyarakat dibandingkan kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi, namun tetap membiarkan mobil mewah menikmati.

Kemudian, dia menuturkan jika kebijakan menaikkan harga bbm subsidi tetap akan diambil, pemerintah terkesan membiarkan penyaluran tidak tepat sasaran. Orang miskin bertambah bebannya, sementara orang kaya tetap menikmati BBM bersubsidi.

"Ini kan semakin tidak adil," pungkasnya.