tirto.id - Komisi X DPR RI menjadwalkan pemanggilan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, pekan depan. Kendati demikian, belum diketahui tanggal pasti pemanggilan Nadiem.
"Baru ada jadwal minggu depan," kata Wakil Ketua Komisi X, Dede Yusuf saat dikonfirmasi Tirto, Rabu (3/7/2024).
Pemanggilan Nadiem diketahui buntut adanya 47 aplikasi di bidang pendidikan dan kebudayaan terdampak gangguan Pusat Data Nasional (PDN) karena diserang ransomware. Salah satunya, laman Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK).
Dede mengatakan pihaknya akan menggali soal keamanan data yang dilakukan Kemendikbud kepada Nadiem. Sebab, kata dia, hampir semua program Kemendikbud sudah digitalisasi.
"Nanti akan berkembang tentunya, Karena hampir semua program Kemdikbud sudah digitalisasi. Keamanan data tentunya," tutur Dede.
Di sisi lain, Dede menyayangkan hilangnya data tersebut akibat server Pusat Data Nasional (PDN) diretas peretas (hacker). Dia menyinggung wacana pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia menjadi hub-regional big data di Asia dan Pasifik. Dari insiden hilangnya data negara, Politikus Partai Demokrat itu menilai Indonesia belum siap dengan big data.
“Saya sangat menyesal, kenapa. Karena Kemendikbudristek tidak membuat backup data terhadap data yang begitu banyak yang melibatkan data jutaan siswa-siswa yang ada di Indonesia,” kata Dede.
Dede mengatakan peristiwa pembobolan data harus dijadikan pelajaran oleh pemerintah. Dia juga menjelaskan melakukan backup data dan keamanan data sangat penting menuju digitalisasi. Selain itu, Dede juga menyesali Kemendikbudristek yang tidak melakukan backup data. Pasalnya, data-data tersebut melibatkan data jutaan siswa Indonesia.
“Saya sangat menyesal, kenapa. Karena Kemendikbudristek tidak membuat backup data terhadap data yang begitu banyak yang melibatkan data jutaan siswa-siswa yang ada di Indonesia,” ungkap Dede.
"Apalagi jika kita masih menggunakan server atau software yang sifatnya adalah bekerja sama dengan negara lain,” sambung Dede.
Sementara itu, Kemendikbudristek mengatakan penyerangan siber pada Pusat Data Nasional yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah berdampak pada terhentinya layanan pendaftaran dan proses seleksi penerima KIPK.
Pada pertemuan, Jumat, 28 Juni 2024, pihak Kominfo memberikan konfirmasi kepada Kemendikbudristek sistem dan data KIP Kuliah pada PDNS2 tidak dapat dipulihkan, serta tidak terdapat cadangan untuk sistem dan data KIP Kuliah.
Oleh karena itu, bagi pendaftar baru yang sudah melakukan pendaftaran KIP Kuliah 2024 sebelum sistem mengalami kendala harus melakukan re-claim (mengklaim ulang) akun KIP Kuliah masing-masing dengan mengakses sistem KIP Kuliah.
Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan verifikasi ulang data yang tersimpan, serta melakukan pengunggahan kembali dokumen dan data dukung pendaftaran KIP Kuliah mulai tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024. Bagi yang akan mendaftar KIP Kuliah 2024 dan belum pernah sebelumnya, pendaftaran akan dibuka kembali mulai tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan 31 Oktober 2024.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Anggun P Situmorang
