tirto.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyiapkan lokasi untuk pembangunan tiga rumah susun milik sendiri (rusunami) untuk program down payment nol rupiah. Ketiga lokasi berada di Jakarta Timur dan Jakarta Utara.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawan Pemukiman Agustino Darmawan mengatakan, dinas akan membangun rusunami di Pusat Industri Kecil Pulogadung dan Pondok Kelapa Jakarta Timur, serta Tanjung Priok, Jakarta Utara. Untuk tahap pertama, Dinas Perumahan sendiri akan membangun Rusunami dengan tipe 21 dan 36 di wilayah Pusat Industri kecil Pulo Gadung.
"Ada sekitar empat tower yang akan dibangun," kata Agustino kepada Tirto, Rabu (6/12/2017).
Tahap selanjutnya di Tanjung Priok dan Pondok Kelapa, kata Agustino, akan dibangun oleh Bandan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo dan PD Sarana Jaya.
Agustino mengatakan, Dinas Perumahan juga akan membuat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bersama PT Jakarta Properindo dan PT Sarana Jaya untuk memasarkan unit rusun ini. BLUD ini akan disahkan lewat Surat Keputusan Gubernur.
"Paling cepat akhir tahun depan sudah bisa dijual ke masyarakat," kata dia,
Untuk cicilan, Agustino mengatakan, dinas sudah menghitung besaran biaya yang harus dikeluarkan calon pembeli. Untuk rumah tipe 21 meter persegi dipatok Rp1,4 juta per bulan, sedangkan tipe 36 sebesar Rp2,1 juta per bulan.
Pembeli rusunami akan memiliki unitnya selama 20 tahun setelah cicilannya lunas dengan sertifikat hak guna bangunan (HGB), tapi jika pembeli ingin menjual kembali unit yang sudah dilunasinya, harus terlebih dahulu mengajukan permohonannya ke Dinas Perumahan.
Bulan lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut Pemprov telah mengidentifikasi lahan untuk merealisasikan program rumah DP nol rupiah. Pemprov, kata Sandiaga, juga membahas konsep pembiayaan bersama sejumlah pihak untuk mengkaji konsep seperti apa yang bisa diterapkan di Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Doni P Juwono sempat menyebut bahwa skema membentuk BULD merupakan satu dari beberapa opsi yang dibahas Pemprov DKI.
Skema lain yang mungkin dilakukan adalah bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam program KPR terjangkau seperti Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLUPPDPP) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Doni mencontohkan, untuk 50.000 unit yang dibangun Pemerintah Pusat, pemrov dapat menjualnya dengan tanpa DP asalkan memberikan subsidi sebesar Rp 3,5 juta per satu unit rumah.
"Jadi Pemprov DKI hanya mengeluarkan satu persen uang muka dari Rp345 juta. Jadi Rp3,5 juta," ujarnya di Balai Kota.
Doni juga menyebutkan bahwa program rumah DP nol rupiah tidak melanggar ketentuan yang ada di Bank Indonesia. Hal itu dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 18/16/PBI/2016 tentang LTV atas KPR dan DP Kendaraan Bermotor.
"Ketentuan itu dikecualikan kalau dijamin pemerintah pusat dan daerah," kata Doni.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Mufti Sholih
