tirto.id - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan akan menurunkan petugas gabungan satpol PP dan kepolisian untuk menertibkan rumah-rumah bedeng yang kembali bermunculan di kawasan Kalijodo.
Ia khawatir, jika tidak dibongkar, bangunan semi permanen di kolong Tol Prof. Dr. Sedyatmo tersebut nantinya akan digunakan untuk kegiatan prostitusi.
"Kemarin sudah kita koordinasikan. Dan, ya pasti dibongkar itu. Cuma mereka pasti ngasih perlawanan, ya nanti kita koordinasikan dengan kepolisian. Karena imbauan terus menerus sudah, dan itu enggak patut. Kemudian kan kalau itu digunakan kembali dan dibiarkan, nanti permanen dan akan dijadikan, tanda kutip ya, prostitusi lagi," ungkap Djarot di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2017).
Djarot mengatakan, penertiban akan mulai dilakukan minggu depan dan ditargetkan selesai sebelum Lebaran. Sebelumnya, kata dia, satpol PP yang diturunkan Pemprov DKI batal melakukan penertiban lantaran takut terjadi bentrok.
Karena itu, ia memilih untuk terlebih dahulu memberikan pemahaman kepada warga di lokasi tersebut. Setelah ditertibkan, tempat itu rencananya akan diubah menjadi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
"Daripada bentrok, bulan puasa kan tidak bagus. Tapi sudah kita rapatkan. Setelah dibersihkan, kita akan bangun taman," papar Djarot.
Terkait hal tersebut, Kepala Satpol PP Jupan Royter mengungkapkan akan membahasnya bersama Wali Kota Jakarta Utara, Wahyu Haryadi.
Ia mengatakan, kerja sama juga perlu dilakukan tidak hanya dengan pihak kepolisian Dirjen Bina Marga, untuk melakukan pemagaran di sepanjang kolong tol.
"Oh iya lah. Karena kita enggak mau itu gagal ya. Secepatnya biar enggak timbul (masalah). Dan tentunya kita berharap juga pihak Bina Marga bisa (me)magar, ya. Kolong tol itu kan punya mereka," jelas Djarot.
Menurutnya, kembalinya rumah-rumah-rumah bedeng tersebut disebabkan kurangnya pengawasan dari Pemprov dan warga Jakarta. Lantaran itu, kata dia, dibutuhkan persepsi yang sama antara keduanya untuk menjaga lingkungan mengawasi kembalinya bangunan-bangunan liar tersebut.
"Ya kita bilang gimana ya, mungkin kurang pengawasan. Atau saya kira, semua ini butuh kesamaan persepsi untuk menjaga bahwa kolong tol ataupun tempat-tempat yang enggak tertib itu saya kira mesti semua punya tanggung jawab sama," ungkapnya.
"Jadi bukan semata-mata SKPD. Perlu keterpaduan-lah antar-instasi terkait," kata Djarot menambahkan.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Yuliana Ratnasari
