tirto.id - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan proses transisi dan sinkronisasi pemerintahannya bersama Basuki Tjahaja Purnama dengan Gubenur-Wakil Gubernur terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno baru akan dibahas pada Rapat Pimpinan Senin (21/5/2017) mendatang.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa proses tersebut tetap harus mengacu pada peraturan yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Besok Senin kita Rapimnas untuk kita mengacu tetap kepada peraturan kemendagri, kita tetap mengacu peraturan Kemendagri," ujarnya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (18/5/2019).
Setelah Rapim, rencananya Djarot akan membuat forum yang mempertemukan Pemprov, DPRD, Kemendagri, serta tim sinkronisasi yang telah dibentuk oleh Anies-Sandi. Dalan forum tersebut, Pemprov akan membahas proses transisi serta penyusunan Rancangan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (RAPBD) yang telah berjalan.
"Kami akan mengundang pimpinannya bersama seluruh ketua fraksi dan menghadirkan narasumber dari Kemendagri untuk bisa memberikan penjelasan di masa transisi penyusunan RAPBD tahun 2018. Itu yang perlu kami sampaikan," kata dia.
Djarot juga akan menyampaikan bahwa penyusunan APBD Perubahan tahun 2017 masih merupakan tanggungjawab masa kepemimpinannya. Karena itu, ia meminta agar tak ada banyak masukan dari tim sinkronisasi terkait anggaran program tahun 2017.
Ia menuturkan, hal itu sama seperti apa yang pernah dilakukan di masa transisi pemerintahan mantan Gubernur Fauzi Bowo ke Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2012. Karena itulah, menurut Djarot, pasangan Anies-Sandi tak dapat serta-merta memasukkan programnya ke dalam RAPBD 2018 yang sifatnya berupa penyempurnaan.
"Ketika Pak Joko Widodo dan Pak Basuki menggantikan Pak Foke itu sama, ketika itu APBD 2013 tetap dikerjakan Pak Foke, kemudian Pak Jokowi masuk Pak Basuki masuk baru ada penyempurnaan beberapa program unggulan. Saya ingat betul waktu itu yang dimasukkan Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat. Tentunya kalau masuk program baru seperti itu ada konsekuensi dengan beban anggaran, itulah nanti yang disampaikan ke DPRD, karena pemerintahan itu antara eksekutif dan legislatif," kata Djarot.
Terkait tim sinkronisasi Anies-Sandi, Djarot mengatakan dirinya belum dapat bertemu lantaran masih fokus dalam penyusunan RAPBD 2018.
Ia juga meminta agar proses penyusunan tersebut dihormati karena aspirasi masyarakat dari tingkat RT/RW telah terserap dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan telah terdata dalam sistem berbasis komputer e-Musrenbang yang transparan serta tak dapat diubah.
"APBD 2018 itu kan prosesnya sudah berjalan sampai musyawarah perencanaan pembangunan, dan semuanya ada datanya menggunakan elektronik, makanya ada e-Musrenbang, ini sudah terdata semua masuk, ini sudah selesai, tinggal menyusun RKPD dan RPJMD baru itu menyusun KUA dan PPAS, jadi prosesnya enggam bisa kita balik," ungkapnya.
Untuk itu, Djarot menyarankan agar tim sinkronisasi memberikan masukan terkait penyusunan RAPBD 2018 melalui fraksi-fraksi yang ada di DPRD. "Karena apa? Karena dalam penyusunan anggaran punya tim nih, tim dari anggaran eksekutif ada. Kalau (sekarang) itu ya lewat DPRD, kan itu ada fraksi Gerindra, ada fraksi PKS, silahkan lewat sana," kata Djarot.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Alexander Haryanto
