tirto.id - Dirjen Imigrasi Kemenkumham Jhoni Ginting mendapat banyak kritikan dari anggota Komisi III DPR RI saat rapat kerja dengan komisi tersebut, Senin (13/7/2020) siang. Pasalnya, keimigrasian dianggap kecolongan soal Joko Tjandra yang berhasil masuk ke Indonesia tanpa diketahui.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PAN, Sarifuddin Sudding, membenarkan bahwa Joko Tjandra memang warga negara Papua Nugini dan dikenal sebagai pengusaha properti.
Sudding mengaku aneh jika ada seorang warga negara asing yang berstatus sebagai pejahat terhadap putusan hukum tetap, namun bisa masuk ke Indonesia dan lolos tanpa terdeteksi oleh pihak imigrasi.
"Saya kira enggak usah ada alasan pembenaran, ini sudah jadi pengetahuan umum dan tidak perlu cari lagi alasan. Orang ini seorang narapidana. Paling tidak ada koordinasi kenapa harus dikeluarkan paspor kemarin 23 Juni oleh Imigrasi Jakarta Utara, tanpa harus ada konfirmasi ke aparat penegak hukum," kata Sudding saat rapat.
"Kalau saya lihat catatan di sini, sepertinya ada skenario besar, kalau dilihat tanggal-tanggalnya," tambahnya.
Anggota Komisi III DPR RI lainnya dari Fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari, mengatakan bahwa kasus Joko Tjandra merupakan tamparan bagi seluruh penegak hukum di Indonesia. Kata Taufik, Komisi III bukan hanya malu dengan para penegak hukum, namun juga malu karena seperti dikerjai oleh Joko Tjandra.
Taufik menduga kalau Joko Tjandra melibatkan dengan kualifikasi tertentu dalam membuat e-KTP dan mendaftar ke PN Jakarta Selatan.
"Ini keterlibatan jaringan mafia hukum, ini harus dibongkar. Ada dimana-mana, termasuk membantu keluar Joko tahu 2009 dan masuk ke Indo termasuk urus paspor karena dibantu," kata Taufik di dalam rapat.
Taufik menjelaskan, jika dirinya adalah seorang buron kelas kakap, ia akan memastikan semua agenda berjalan lancar dibantu pihak-pihak lain. Katanya, ia emoh melakukan hal konyol dengan datang dan lalu ditangkap oleh pihak imigrasi.
"Jam sekian datang dilayani, siapa yang layani, kapan dan jalur mana pergi.
Kita jangan naif, siapa aja yang terlibat dalam hal buat paspor. Kita harap ada pembersihan, jangan sampai jaringan kuasai kita semua," katanya.
Menanggapi banyak kritik, Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting mengatakan bahwa pekerja migran Indonesia juga sering masuk ke daerah Malaysia dengan ilegal, yang dia sendiri tahu masuknya dari mana.
Ia mengatakan tak semua garis perbatasan wilayah Indonesia dengan negara tetangga terdapat pos pemeriksaan keimigrasian.
"Yang celah seperti inilah yang menurut hemat kami sering atau bisa dimanfaatkan oknum untuk keluar masuk Indonesia secara tidak resmi atau ilegal. Ini bukan mengeles atau apa," kata Jhoni.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Reja Hidayat
