tirto.id - Upaya Pemerintah Provinsi DKI memperluas penerapan ganjil-genap selama perhelatan Asian Games 2018 dinilai cukup efektif membuat jalanan di ibu kota lebih lancar. Namun, kebijakan ini hanya berjalan sementara dan akan dihentikan seiring dengan berakhirnya pesta olahraga akbar se- Asia ini.
Jumat pekan lalu (31/8/2018), Pemprov DKI Jakarta sempat mengumumkan pembatasan kendaraan bermotor dengan sistem ganjil-genap akan diperpanjang. Akan tetapi, jangka waktu perpanjangan itu hanya berlaku hingga penyelenggaraan Asian Paralympics Games berlangsung pada 6 hingga 13 Oktober mendatang.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan, kebijakan tersebut diambil agar Pemprov DKI dapat lebih mudah melakukan pengelolaan lalu-lintas di ibu kota. Selain itu, kata Anies, juga untuk menjaga kebiasaan yang sudah terbangun selama Asian Games 2018.
“Karena kalau kami lakukan jeda, lalu kemudian harus menegakkan aturan lagi, perubahan kebiasaan lagi,” kata Anies.
Meski dianggap memberikan banyak dampak positif dan mengurangi kepadatan di sejumlah ruas jalan ibu kota, Anies masih belum mau memutuskan untuk membuat penerapan ganjil-genap sebagai kebijakan permanen. Anies merasa, banyak faktor yang harus dipertimbangkan bila sistem ganjil-genap diberlakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang.
Salah satu faktor itu adalah ekonomi yang juga jadi alasan dirinya menghentikan kebijakan pembatasan kendaraan di Jalan Medan Merdeka Barat akhir tahun lalu.
“Kami tidak ingin kebijakan ganjil-genap ini merugikan secara ekonomi. Bagaimana perekonomian di wilayah-wilayah yang terkena kebijakan ganjil-genap. Di sana banyak pertokoan, banyak usaha kuliner, banyak kegiatan-kegiatan yang kami harus ukur dampak ekonominya,” kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.
Pernyataan serupa kembali dikatakan Anies, Selasa (4/9/2018). "Belum ada rencana mempermanenkan ganjil-genap. Yang kami rencanakan adalah meningkatkan mutu kendaraan umum karena yang dibutuhkan adalah kendaran umum massal yang lebih banyak dan nyaman."
Pengamat Transportasi Publik Darmaningtyas menilai kebijakan tersebut layak diteruskan dan dipermanenkan karena banyak efek positif. Beberapa di antaranya adalah peningkatan jumlah pengguna Buss Rapid Transit (BRT) Transjakarta, serta penurunan emisi CO2 di sejumlah ruas jalan.
Jika pilihan untuk mempermanenkan sistem tersebut tidak diambil, Darmaningtyas khawatir Pemprov DKI Jakarta bakal kehilangan momentum untuk melakukan perbaikan yang masif pada layanan transportasi publik.
“Perhelatan internasional dipakai sebagai momentum pembenahan sistem transportasi itu juga dilakukan oleh banyak negara," kata Darmaningtyas kepada Tirto, Selasa (4/9/2018).
Darmaningtyas memahami bahwa ada pihak yang akan resisten dengan kebijakan tersebut. Karena itu, ia menyarankan kebijakan tersebut dibuat lebih adil dengan membatasi pula pengendara sepeda motor.
“Karena kalau roda dua tidak dibatasi, orang yang hanya memiliki satu mobil bisa pindah ke motor. Maka agar masyarakat tidak pindah ke motor, perlu ada kebijakan yang sama,” kata Darmaningtyas menambahkan.
Problemnya, kata dia, jumlah sepeda motor di Jakarta mencapai tiga kali lipat dibandingkan jumlah mobil. Ini bakal menyulitkan polisi memonitor pelat nomor pengendara yang melintas di kawasan ganjil-genap.
Terkait hal ini, Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihartono mengatakan instansinya merekomendasikan agar sepeda motor dibatasi dan dilarang melintas di jalan-jalan yang menerapkan sistem ganjil-genap.
Ini artinya, kebijakan yang pernah dicabut Anies Baswedan di kawasan Medan Merdeka Barat-Thamrin perlu diterapkan kembali. Namun, hal ini tidak berlaku seharian penuh, melainkan hanya pada jam-jam ketika sistem ganjil-genap diberlakukan.
Lagi pula, kata Bambang, kegiatan antar-jemput logistik umumnya baru mulai sibuk setelah penerapan ganjil-genap selesai diberlakukan. “Kalau Dirlantas [Polda Metro Jaya] dan Kadishub [DKI] kan bilangnya setuju. Namun harus ada kajian terlebih dahulu yang mendalam dan menyentuh berbagai aspek,” kata Bambang kepada Tirto melalui pesan singkat.
Kasubdit Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto menunjukkan beberapa indikator yang bisa mengukur kebijakan ganjil-genap. Di antaranya, kecepatan kendaraan yang naik sebesar 20km/jam, peningkatan jumlah penumpang transportasi umum, serta penurunan persentase kecelakaan dan polusi CO2.
"Waktunya FGD dengan Dishub Minggu lalu, kami sudah mengusulkan supaya diteruskan. Ya, tapi itu harus seimbang dengan pembenahan transportasi publik,” kata Budiyando kepada Tirto, Selasa siang (4/9/2018).
Penulis: Hendra Friana
Editor: Abdul Aziz
