tirto.id - Isu intervensi Istana Kepresidenan terhadap Pilkada DKI Jakarta melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dibantah oleh istana. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Kementerian Sekretariat Negara menyatakan pemberitaan tersebut tidak benar dan menyesatkan.
"Kami menegaskan Menteri Sekretaris Negara Pratikno tidak pernah bertemu Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, ataupun pemimpin Partai Gerindra lainnya," kata Asdep Humas Kementerian Sekretaris Negara Masrokhan menambahkan keterangan secara tertulis di Jakarta, Minggu, (25/9/2016).
Ia menambahkan istana mendukung proses penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan berkualitas, sehingga tidak akan melakukan tindakan intervensi.
"Terlebih untuk membicarakan apalagi mengintervensi proses penentuan pasangan calon peserta Pilkada DKI Jakarta yang akan diusung Partai Gerindra sebagaimana diberitakan sejumlah media online tersebut," katanya.
Sebelumnya santer diberitakan mengenai Istana yang keberatan dengan pencalonan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI oleh Gerindra dan PKS. Mensesneg Pratikno dikabarkan diutus Istana untuk menemui petinggi dua parpol tersebut.
Sementara itu, di pihak lain, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan pemilihan kepala daerah (pilkada) bagi PDI Perjuangan adalah proses demokrasi untuk membangun masa depan bangsa.
"Berkompetisi di Pilkada substansinya adalah berkompetisi menyampaikan gagasan dan komitmen membangun bangsa yang nantinya diimplementasikan melalui program kerja dan kebijakan," kata Hasto Kristiyanto di Jakarta, Minggu.
Pilkada serentak akan diselenggarakan di 101 daerah pada 15 Februari 2017, salah satunya adalah Pilkada di Provinsi DKI Jakarta, yang diikuti tiga pasangan calon, yakni Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (NasDem, Hanura, Golkar, PDIP), Agus Harimurti Yudhoyono (PD, PAN, PKB, PPP), serta Anis Baswedan-Sandiaga Uno (Gerindra, PKS).
Menyikapi penyelenggaraan pilkada di DKI Jakarta, ada yang melontarkan pernyataan bahwa pilkada DKI Jakarta adalah pilkada dari tiga keluarga tokoh yakni Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, serta Prabowo Subianto.
Hasto membantah tegas pernyataan tersebut, menurutnya pilkada bukan persoalan keluarga dan bukan memandang masa lalu.
"Pilkada adalah proses politik yang disiapkan parpol secara organisatoris untuk membangun masa depan bangsa," katanya.
Penulis: Mutaya Saroh
Editor: Mutaya Saroh
