tirto.id - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Fadli Zon mengungkapkan bahwa dirinya menjadi penulis perjanjian politik antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan saat momen jelang pendaftaran Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.
Fadli tak menampik bila perjanjian tersebut ikut membahas soal keuangan yang dilakukan demi operasional pelaksanaan Pilkada 2017. Namun saat dikonfirmasi mengenai hal itu, Fadli Zon enggan menjawabnya.
"Yang saya tahu pada waktu awal saya yang membuat draf perjanjian sebagaimana yang disampaikan Pak Sandiaga. Nanti silakan tanya Pak Sandiaga," kata Fadli Zon usai menghadiri peringatan ulang tahun Gerindra ke-15 pada Senin (6/2/2023) kemarin.
Fadli menyebut ada tujuh poin yang ditulis dalam perjanjian. Dia menjelaskan bahwa semuanya berkaitan dengan soal mekanisme Pilkada DKI Jakarta.
"Saya menulis dan itu ada 7 poin. Semuanya berkaitan dengan Pilkada," terangnya.
Saat dikonfirmasi apakah ada perjanjian utang piutang mengenai ongkos politik Pilkada DKI 2017, Fadli enggan menjawab. Dia menyerahkannya kepada Sandiaga Uno yang saat itu maju menjadi calon wakil gubernur.
"Enggak ada ya, kalau itu tanya Pak Sandi," ujarnya.
Di sisi lain, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendadak bungkam soal isi perjanjiannya dengan Anies Baswedan yang diteken jelang Pilkada DKI 2017. Saat dikonfirmasi mengenai perjanjian yang diduga membahas soal prosesi capres dari kedua belah pihak, Prabowo diam. Terlebih setelah mendapat bisikan dari Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
"Jangan dijawab pak, jangan dijawab pak," kata Dasco.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto
