tirto.id - Realisasi pembangunan jalan tol di periode pertama pemerintahan Jokowi masih jauh dari target meski berbagai strategi , baik dari sisi fiskal maupun aturan, telah dikerahkan.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), jalan tol yang terbangun hingga Oktober 2019 masih berada di kisaran 985 kilometer.
Padahal, dalam Rancana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019, Jokowi punya keinginan untuk memperpanjang jalan tol hingga 1.852 kilometer.
Hal tersebut membuat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono merevisi target lima tahunan tersebut karena pesimistis tak akan tercapai.
"Target operasi jalan tol mengalami penyesuaian, sehingga akhir tahun 2019 direncanakan sepanjang 1.500 km jalan tol yang akan beroperasi," kata Basuki di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta Selatan, Jumat pekan lalu (27/9/2019).
Meski demikian, "libido" untuk menggenjot proyek jalan tol nampaknya belum akan padam. Pada periode kedua pemerintahanya, Jokowi sudah berancang-ancang untuk membangun tol sepanjang 2.084 kilometer.
Basuki mengungkapkan, target tersebut sudah masuk dalam rencana pembangunan jalan tol pada tahun 2020-2024.
Total investasi yang dibutuhkan untuk menyambung ruas-ruas tol tersebut, prediksinya, mencapai Rp300 triliun dengan asumsi biaya Rp100-150 miliar per kilometer.
"Kalau yang eleveted [layang], kan, sekitar Rp300 miliar per kilometer. Makanya tadi pakai batasan kalau 2.500 kali Rp100 udah Rp250 triliun jadi sekitar Rp270-Rp300 triliun lah," kata dia.
Minat Investor Rendah
Dalam menyusun rencana pembangunan, pemerintah memang absah untuk mematok target-target ambisius. Namun, menurut peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo DP Irhamma, harusnya ada evaluasi dalam perencanan program-program prioritas seperti jalan tol.
Terutama, kata Ariyo, apakah proyek tersebut menarik bagi investor. Sebab jika minat investor (asing maupun domestik) rendah, pemerintah terpaksa memberikan penugasan kepada BUMN.
Hal ini berpotensi membuat keuangan perusahan-perusahaan pelat merah tersebut menjadi buruk. Pada 2018 lalu, misalnya, analisis S&P Global menunjukkan bahwa rasio utang terhadap EBITDA sejumlah BUMN konstruksi meningkat pesat.
Di samping itu, menurutnya, pemerintah juga harus punya strategi agar proyek infrastruktur tak terhambat oleh siklus politik (5 tahunan) di tingkat pusat maupun daerah.
"Peningkatan anggaran infrastruktur dalam APBN [yang selama ini dilakukan pemerintah] bagus, tapi sia[sia jika tidak diikuti oleh perencanaan desain proyek yang matang," tuturnya.
Hingga September 2019, berdasarkan data KPIP, enam proyek jalan tol yang diprioritaskan pemerintah belum rampung 100 persen. Satu di antaranya, yakni tol Yogyakarta-Bawen, masih dalam tahap penyiapan; sementara lima lainnya sudah masuk tahap konstruksi dan mulai beroperasi.
Direktur Riset Core Indonesia, Piter Abdullah Redjalam menyebut rendahnya minat investor dalam proyek jalan tol cukup beralasan. Selama ini, perngoperasian jalan tol baru mengungkit angkutan penumpang, terutama kendaraan pribadi.
Lantaran itu lah, menurutnya, pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan pemerintah adalah menghubungkan tol dengan kawasan-kawasan strategis seperti pelabuhan bandara dan kawasan industri.
"Selama ini koordinasi pemerintah masih kurang. Beberapa lembaga punya kecenderungan jalan sendiri-sendiri. Coba lihat proyek Kertajati yang belum tersambung dengan tol dan malah jadi sepi," ungkapnya.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) BPJT Danang Parikesit menjelaskan, prospek bisnis jalan tol tetap menguntungkan, terutama pada ruas-ruas yang telah terkoneksi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
"Semakin dia sendirian [tidak terkoneksi] semakin risikonya besar. Ini yang saya kira sudah jadi pengalaman itu di Trans Jawa," jelas Danang.
Lantaran itu lah, pemerintah bakal memastikan bahwa investasi swasta dalam proyek ini menjadi lebih aman. Salah satunya, dengan merelaksasi 14 aturan yang dianggap kurang ramah terhadap investasi infrastruktur jalan tol.
"Pemerintah itu ingin meyakinkan investasi harus untung. Kita harus membuat bagimana caranya investor mendapatkan return yang memadai," terangnya.
Ketua Umum Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Desi Aryani menuturkan, bisnis jalan tol memang tak menjanjikan keuntungan secara cepat. Lantaran itu lah, korporasi yang bermain di dalamnya perlu memiliki kesabaran lebih besar.
Meski demikian, menurutnya, investasi jalan tol masih tetap menarik lantaran pemerintah menjamin dana talangan dan pengembangan jalan tol yang aktivitasnya masih sepi.
"Kalau jalan tol kurang menarik, sepi, nanti Kementerian PUPR akan menambahkan Viability Gap Fund [dana talangan]. Kenaikan tarif untuk pengembalian itu pasti," tandasnya.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Hendra Friana
