tirto.id - Tidak ada kawan dan lawan yang abadi dalam dunia politik. Dua partai yang mengusung kandidat presiden dan wakil presiden yang sama di suatu pemilihan umum (Pemilu) bisa saja bertengkar di Pemilu berikutnya karena mengusung kandidat yang berbeda. Dua partai yang berseberangan di Pemilu tingkat nasional juga bisa bergandengan tangan di Pemilu tingkat daerah. Berubahnya kepentingan politik partai memengaruhi kandidat mana yang bakal didukung.
Ketika pemilu bebas diselenggarakan lagi pasca-keruntuhan Soeharto, gerak-gerik partai di Indonesia kurang berlandaskan ideologi atau tidak mengedepankan program tertentu. Ketokohan individu lebih menonjol. Yang lebih populer atau memiliki sumber daya sosial-ekonomi yang besar cenderung didekati banyak partai politik. Tidak heran tidak ada koalisi partai yang permanen di Indonesia.
Pada Pilpres 2019, kandidat Jokowi-Ma'ruf mulanya diusung enam partai dan didukung tiga partai yang tidak punya kursi di DPR (selanjutnya disebut non-DPR). Januari 2019, satu lagi partai non-DPR menyatakan dukungannya untuk Jokowi-Ma'ruf, yakni Partai Bulan Bintang (PBB). Walhasil, total sepuluh partai menyokong pasangan nomor urut 01 tersebut.
Kubu Prabowo-Sandiaga diusung empat partai dan didukung satu partai non-DPR. Angka ini lebih kecil daripada jumlah partai yang mengusung Prabowo di Pilpres sebelumnya (enam partai). Sejumlah partai yang mengusung Prabowo—meski pernah menyatakan diri sebagai koalisi permanen—mengalihkan dukungannya ke Jokowi. Mereka antara lain Golkar, PPP, dan PBB.
Dengan bergabungnya PBB ke kubu Jokowi-Ma'ruf, partai peserta Pemilu 2019 yang punya (atau setidaknya mengklaim) asal-usulnya ke partai-partai yang bersaing merebut suara di Pemilu 1955 mengelompok ke satu kubu saja, Jokowi-Ma'ruf.
Triumvirat Pemilu 1955: PNI, Masyumi, NU
PDI Perjuangan (PDIP) adalah kelanjutan dari PDI, partai hasil fusi yang dipaksakan Orde Baru pada 1973 untuk partai nasionalis (PNI, IPKI, Murba) dan non-Islam (Parkindo, Partai Katolik). Meskipun hasil penyatuan lima partai, sejak 1980-an PDI memosisikan diri sebagai pewaris gagasan Sukarno, presiden pertama Indonesia sekaligus pendiri PNI.
Elan itu diteruskan Megawati, putri Sukarno, ketika mendirikan PDIP pada 1998 sebagai bentuk perlawanan terhadap PDI pimpinan Soerjadi menjegal Megawati sebagai ketua umum PDI sejak Juni 1996—sebuah peristiwa yang berpuncak pada kerusuhan 27 Juli pada tahun yang sama.
Sebagaimana diungkapkan indonesianis Daniel S. Lev, PNI adalah partainya pegawai negeri sipil dan aristokrat Jawa. Sebagian besar anggotanya berlatar belakang priyayi dan abangan. PNI keluar sebagai pemenang Pemilu 1955 dengan perolehan suara setara 57 kursi. Pemilu 1955 dikenal sebagai masa ketika partai bersaing dengan mengedepankan ideologi dan program.
Tiga partai yang perolehan suaranya di bawah PNI dan memperoleh jumlah kursi secara signifikan di parlemen ialah Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan PKI. Tapi, PKI dibubarkan pada 1966. Paham Marxisme-Leninisme yang dianut PKI pun dinyatakan terlarang. Tak satu pun partai yang hari ini mengaku sebagai pewaris PKI, berbeda dengan jejak Masyumi dan NU yang masih bisa ditemukan di partai sekarang.
Menurut Lev, Masyumi didukung pemilih Muslim di luar Jawa. Mereka adalah para tuan tanah, saudagar, dan intelektual Muslim modern. Sedangkan NU mendapat dukungan dari santri Jawa. Ormas yang didirikan pada 1926 itu meraup dukungan pedagang di kota-kota kecil di Jawa Timur dan Jawa Barat.
Selama periode kampanye, Masyumi kerap bersitegang dengan PNI. Herbert Feith mencatat dalam The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (1962) bahwa Masyumi bertindak sebagai oposisi yang menentang kebijakan pemerintah yang kala itu dipimpin Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, seorang tokoh. Inflasi, kelangkaan barang-barang impor yang diperlukan, melimpahnya mobil mewah, penunjukan serta pemecatan politik yang 'sewenang-wenang' menjadi bahan kampanye oposisi.
"Tapi, perdebatan mengenai kebijakan yang spesifik hanya aspek kedua dari kampanye. Kepentingan pertama ada pada isu-isu yang bersifat ideologis belaka, dan sebagian lagi pada isu Islam versus nasionalisme yang telah diangkat melalui pidato Presiden di Amuntai dan balasannya yang dikemukakan Isa Anshary," jelas Feith.
Pada 1953, Sukarno berpidato di Amuntai, Kalimantan Selatan, dan menegaskan Indonesia sebagai negara yang berideologi Pancasila; bukan negara teokrasi dengan haluan keagamaan tertentu.
Isa Anshary, kader Masyumi yang mendirikan Front Anti-Komunis di Jawa Barat, menentang Sukarno. Kata Isa, "Pidato Presiden Sukarno itu djiwa dan semangatnja adalah tidak demokratis dan tidak konstitusionil."
Di Konstituante, Masyumi berunglangkali menyatakan pandangannya agar Indonesia menjadi negara berlandaskan agama. Sedangkan anggota NU bernama Ahmad Zaini menyampaikan negara Indonesia harus berlandaskan Islam. Adapun PNI menawarkan konsep masyarakat kolektif.
Pada 1959, Sukarno mengeluarkan dekrit pembubaran DPR dan Konstituante. Setahun berikutnya, Masyumi dan PSI dibubarkan setelah dinyatakan terlibat PRRI. Sedangkan PNI, NU, dan PKI berada mendukung pemerintahan Sukarno yang menggaungkan kesatuan Nasionalis, Agama, Komunis (Nasakom).
Nasakom tak lagi berdaya seiring melemahnya kekuatan Sukarno dan naiknya Soeharto selepas peristiwa G30S. Di awal kekuasaan Orde Baru, sejumlah tokoh Masyumi mendirikan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) pada 1968. Lima tahun berikutnya, Parmusi bersama NU, Perti, dan PSII dilebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lewat kebijakan fusi pada 1973. Pada 1984, NU keluar dari PPP dan menyatakan diri tidak menjadi partai politik lagi.
Selepas Orde Baru tumbang, PPP lanjut terus, meskipun sejumlah partai Islam lain didirikan. Ada Partai Bulan Bintang (PBB) yang mengaku mewarisi gagasan Masyumi. PBB didirikan pada 17 Juli 1998. Enam hari kemudian, para kiai NU mendeklarasikan berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Di tiga Pilpres (2004, 2009, 2014), PDIP, PPP, PKB, dan PBB tidak pernah berkoalisi. Pada 2004, misalnya, PDIP mengusung Megawati-Hasyim Muzadi, sementara PPP mengusung Hamzah Haz-Agum Gumelar. Pada 2009, PDIP mengusung Megawati-Prabowo. PBB, PPP, dan PKB memihak SBY-Boediono.
Keempatnya pun lagi-lagi tidak bergandengan tangan di 2014 sebab PDIP dan PKB mengusung Jokowi-JK, sementara PPP dan PBB mendukung Prabowo-Hatta. Baru di 2019, keempatnya bersama-sama mengusung Jokowi-Ma'ruf.
Editor: Windu Jusuf
