tirto.id - Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron menegaskan partainya tidak lagi memaksakan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) sebagai syarat koalisi.
Herman menjelaskan posisi Demokrat yang bergabung dalam koalisi di tengah jalan. Dengan begitu, Demokrat tidak bisa memaksakan kehendak untuk menjadikan AHY sebagai cawapres.
"Kami harus rasional. Kalau diajak jadi cawapres kami siap. Tapi walaupun tidak kami lebih rasional untuk bisa bergabung," kata Herman di Kantor DPP Partai Demokrat pada Sabtu (9/9/2023).
Herman menjelaskan alasan Demokrat saat ini tidak lagi memaksakan AHY menjadi cawapres, padahal di koalisi sebelumnya Demokrat selalu mendorong AHY untuk menjadi pendamping Anies.
"Karena kalau kemarin mungkin ditanya ketika masih bergabung dengan Nasdem dan PKS kami bisa menjawab. Karena memang merintis dari awal, Demokrat ikut merintis dari awal sehingga ada daya tawar untuk portofolio maupun hal lainnya," ujarnya.
Herman meyakini Demokrat memiliki daya tawar apabila bergabung dengan koalisi baik Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Herman meyakini Demokrat memiliki jaringan dan struktur akar rumput hingga wilayah pedesaan.
"Demokrat punya jaringan, Demokrat punya kader, Demokrat punya caleg, Demokrat punya struktur, Demokrat punya elektabilitas. Bahkan Mas AHY punya elektabilitas tertinggi sebagai cawapres. Ini menurut saya menjadi modal dasar untuk membantu pemenangan siapapun nanti koalisi ke depan," kata dia.
Hingga saat ini, Demokrat membuka komunikasi dengan seluruh kalangan dari kedua partai baik pihak pendukung Ganjar maupun Prabowo.
"Semuanya dibicarakan, semua kemungkinan kita bicarakan dan dikomunikasikan dengan semua partai koalisi," ujarnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Gilang Ramadhan
