tirto.id - "Karena ini tuduhan serius, maka kami pun serius menghadapinya. Ke mana pun saya kejar," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan dengan nada geram kala menyambangi kantor Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018).
Hinca tak terima dengan artikel dari media luar negeri bernama Asia Sentinel yang berjudul Indonesia's SBY Government: Vast Criminal Conspiracy yang rilis pada 11 September 2018 yang ditulis editor John Berthelsen (judul artikel telah diubah menjadi UPDATE: Asia Sentinel Story on Indonesian Corruption Goes Viral).
Hinca bersama pengurus Partai Demokrat memutuskan buat mengadu ke Dewan Pers—lembaga yang ditunjuk Undang-undang Pers sebagai penengah sengketa jurnalistik—setelah berkali-kali mengklarifikasi ke media massa kalau isi artikel itu tak benar.
"Pengaduan kali ini berbeda dari apa yang pernah terjadi selama Dewan Pers ada, dan menjadi unik karena menjadi perbincangan serius," ujar Hinca.
Artikel itu mengulas skandal pencurian uang pembayar pajak senilai 12 miliar dolar AS yang diduga dilakukan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 30 pejabat diduga terlibat dalam skandal yang bermula dari kasus Bank Century tersebut, termasuk Wakil Presiden RI periode 2009-2014 Boediono.
Bahan utama laporan itu adalah laporan penyelidikan setebal 488 halaman yang diajukan ke Mahkamah Agung Mauritius.
Berthelsen menulis aliran dana skandal Bank Century masuk ke kas Demokrat. Ia menulis: "Pendirian dan bangkrutnya PT Bank Century Tbk diduga menjadi pusaran sebagian besar kasus yang dimuat dalam laporan tersebut. Pailit pada 2008, Century akrab dikenal sebagai 'bank-nya SBY' karena diyakini menyimpan dana gelap yang terkait dengan partai Demokrat."
Usut Hingga Hong Kong
Keseriusan Demokrat menanggapi artikel Asia Sentinel terlihat kala Hinca berkata pihaknya tak hanya mengadu ke Dewan Pers, tapi juga siap pergi ke Hong Kong untuk menemui lembaga serupa Dewan Pers negara itu. Negara itu dipilih karena Asia Sentinel berdomisili di sana.
Hinca berkata, pihaknya sudah menelusuri domisili Asia Sentinel dari pelacakan alamat IP. Dari sana, ia mengklaim media tersebut tidak memiliki kantor cabang di Indonesia.
Di hadapan Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar, Hinca meminta bantuan lembaga itu memfasilitasi pertemuan Demokrat dengan Dewan Pers Hong Kong.
"Karena ini menyangkut lintas negara. Asia Sentinel ini berkedudukan di Hong Kong, [jadi] kami meminta Dewan Pers Indonesia berkoordinasi dengan Dewan Pers Hong Kong," ujar Hinca.
Artikel Asia Sentinel diragukan kedudukannya sebagai produk jurnalistik, demikian kata Hinca. Sejumlah alasan menjadi dasar munculnya penilaian itu. Salah satunya adalah ketiadaan klarifikasi dari Demokrat. Dengan kata lain, artikel itu dinilai tidak cover both side.
"Kami tidak mau kebebasan pers di Indonesia dan dunia ditunggangi oleh cara-cara kerja jurnalistik yang menurut kami tidak memenuhi standar," ujar Hinca.
Eks Ketua Komisi Disiplin PSSI itu kembali mempertegas kalau partainya dan juga SBY tidak ada sangkutan dengan Bank Century. "Tidak benar Pak SBY dan Demokrat ada kaitannya dengan pencucian uang ini," klaim Hinca.
Media di Indonesia Terkena Dampak
Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar menyebut lembaganya akan "mencari info" terlebih dulu atas permintaan Demokrat. Ditambah, dia juga akan mengecek berita-berita dari media di Indonesia yang juga dipermasalahkan Demokrat.
"Terhadap media-media di Indonesia akan kami cek. Kami akan berusaha cari info yang komprehensif mengingat selama ini belum pernah sama sekali mendengar ada kerja sama Dewan Pers Indonesia dan Hong Kong," ujar Djauhar.
Hinca memang mengklaim telah mendata semua media di Indonesia yang menayangkan berita soal Asia Sentinel. Ia mempermasalahkan sejumlah media yang langsung memberitakan artikel Asia Sentinel tanpa klarifikasi terlebih dulu.
Salah satu media nasional yang dipermasalahkan Hinca adalah JPNN milik Grup Jawa Pos. Media itu disebut sebagai yang pertama menulis ulang artikel Asia Sentinel di Indonesia. JPNN.com menayangkan berita tersebut pada 12 September pukul 9 pagi dengan judul Media Asing Beber 'Konspirasi Kejahatan Besar' Era SBY.
Anggota Dewan Pers Hendry Chaeruddin Bangun mengatakan lembaga tak bisa menjamin bisa menyanggupi permintaan Demokrat untuk bertemu dengan Dewan Pers Hong Kong.
"Nanti kami cek, tapi kemungkinannya kecil," ujar Hendry.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Rio Apinino
