tirto.id - Partai Demokrat tidak mau ikut campur terkait kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Kabar itu santer terdengar usai Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengajukan surat pengunduran diri buntut kasus dugaan korupsi.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani tidak mau berandai-andai partainya bakal bergabung dengan koalisi pemerintah. Dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.
"Kami tak ingin berspekulasi dan berandai-andai terkait perombakan kabinet, ini sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden. Mundurnya Mentan Pak SYL tentu ada kebutuhan mengisi kekosongan tersebut," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada Tirto, Jumat (6/10/2023).
Sementara itu, Kamhar mengakui kabar reshuffle kali ini tidak ada hubungannya dengan silaturahmi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Senin (2/10/2023) lalu. Selanjutnya, dia mengakui saat ini partainya fokus menyukseskan Pileg dan Pilpres 2024.
"Perlu kami tegaskan tak ada hubungannya antara silaturahmi kebangsaan beberapa waktu yang lalu antara Presiden RI ke-6 Pak SBY dengan Presiden Jokowi, dengan isu reshuffle yang tengah berkembang saat ini," ucap Kamhar.
Syahrul Yasin Limpo sebelumnya telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian (Mentan) kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Kompleks Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (5/10/2023).
"Saya sore hari ini meminta waktu Bapak Presiden (Joko Widodo) diberi kesempatan melalui Mensesneg tadi untuk menyampaikan usul surat pengunduran diri saya sebagai menteri," kata SYL.
SYL mundur dari kursi menteri pertanian untuk fokus menghadapi proses hukum terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Intan Umbari Prihatin
