tirto.id - Polda Metro Jaya akan menerjunkan 8.500 personel untuk mengamankan aksi demonstrasi buruh, yang digalang oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), pada Sabtu besok (7/10/2017). Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan tenaga pengamanan itu juga akan dibantu 700 personel TNI.
Menurut Argo, titik kumpul massa aksi itu akan berlokasi di lapangan IRTI Monas. Massa unjuk rasa ini lalu berencana menuju kawasan depan Istana Negara. Berdasar keterangan KSPI, jumlah peserta demo buruh ini mencapai 3.000 orang. Mereka datang dari Banten, Karawang, Bogor dan Bekasi.
"Mudah-mudahan dengan kegiatan manajemen massa yang kami terapkan, besok berjalan dengan aman," kata Argo di Markas Polda Metro Jaya pada Jumat (6/10/2017).
Argo mengimbau massa demonstran tidak melakukan tindakan anarkis ataupun membawa senjata tajam. Ia berharap agar demonstrasi itu juga tidak mengganggu situasi jalan raya di ibu kota.
"Tuntutan massa ini menyangkut upah minimum. Jadi mintanya ada upah yang tidak murah terkait dengan pekerja," ujarnya.
Untuk kemungkinan pengalihan arus lalu lintas, Argo mengaku rencana itu belum pasti. Dirlantas Polda Metro Jaya memiliki sejumlah alternatif pilihan untuk mengatasi kemacetan yang mungkin terjadi selama demo buruh berlangsung hingga pukul 18.00 WIB.
"Pengalihan arus itu situasional. Kami lihat kira-kira apa perlu rekayasa lalu lintas nanti. Dirlantas akan melihat apakah nanti buka tutup, apakah nanti ada contra-flow, ataukah nanti kami alihkan," ujarnya.
Menurut Argo, pihak KSPI sudah berkomitmen untuk menggelar aksi secara damai. Pihak kepolisian sudah bernegosiasi mengenai proses penyelenggaraan aksi dengan KSPI agar mencegah kericuhan.
"Saat surat pemberitahuan disampaikan kami ada diskusi, kompromi dengan mereka. Harapannya, penyampaian pesan bisa dilakukan dan penerima pesan bisa menerima, serta pengguna jalan bisa melaksanakan aktivitas sperti biasa," kata dia.
Berdasar siaran pers di laman KSPI, demonstrasi pada Sabtu besok untuk memperingati Hari Layak Kerja Sedunia. Tapi, sejumlah isu perburuhan terbaru juga menjadi perhatian KSPI di aksi tersebut.
Deputy Presiden KSPI Muhammad Rusdi menyatakan demonstrasi itu juga akan menyatakan penolakan terhadap usulan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia soal revisi pasal pesangon di UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. KSPI mendesak pemerintah tidak mengubah ketentuan soal Pesangon itu yang mengikuti keinginan para pengusaha.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Addi M Idhom