Menuju konten utama

Dedi Mulyadi Bicara Soal Masalah yang Perlu Diatasi di Jabar

Anggaran provinsi nanti tak hanya diarahkan untuk pembangunan, tapi juga membereskan masalah sosial.

Dedi Mulyadi Bicara Soal Masalah yang Perlu Diatasi di Jabar
Mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menghadiri sidang praperadilan Pegi Setiawan dan memberikan dukungan terhadap keluarganya di pengadilan Negeri Kelas 1A, Selasa (2/07/2024). (FOTO/Muhammad Akmal Firmansyah)

tirto.id - Kader Partai Gerinda dan bakal calon Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan masih banyak permasalahan sosial yang harus diselesaikan di Jawa Barat. Misalnya soal Kota Bandung sebagai ibu kota Tatar Priangan yang masih terdapat anak-anak terlantar.

"Ibu kota provinsi etalase bagi peradaban di Provinsi Jabar sehingga apa yang harus dilakukan ke depan segera problem ini diselesaikan," ungkap Dedi pada wartawan di Bandung, Minggu (18/08/2024).

Permasalahan sosial ini, lanjut Dedi, harus diselesaikan melalui anggaran provinsi. Anggaran provinsi tersebut nanti tak hanya diarahkan untuk pembangunan, tapi juga membereskan masalah sosial.

"Memang tidak akan cepat menyelesaikan, tapi tiap hari ada 100 orang dijaring diselesaikan minimal ada 10 yang berubah itu yang harus dilakukan. Ini kota harus bersih," ujar Dedi.

Dalam segi pembangunan, Dedi menilai Kota Bandung harus kembali menjaga gunung yang berada di sekelilingnya. Menurutnya, tata kelola ruang harus menjadi fokus yang segera dibenahi. Pasalnya, hutan dan gunung yang semakin gundul tentu akan menyebabkan bencana.

"Peradaban berbenton kemajuan kalau ada musibah selesai semua gak ada artinya sehingga perlu terintegrasi Kota Bandung, Lembang, Subang, dan Ciater," ujar Dedi.

"Coba lihat hari ini dari Kota Bandung ke Lembang. Situasi Lembang gimana lalu ke Ciater. Di kawasan Ciater, BUMN memberikan KSO terlalu sembarangan orang tidak memiliki kualifikasi memadai dikasih KSO pengelolaan kebun teh. Kalau kebun teh hilang, kesan indah menuju Lembang hilang," tambah Dedi.

Anggota DPR RI ini berjanji nantinya akan mendorong pemerintah pusat serta BUMN untuk tidak memberikan izin kerja sama pada pihak yang tidak memiliki kualifikasi memadai mengelola kawasan hutan dan perkebunan seperti di Lembang dan Ciater.

"Ini tata ruang gak karuan mana daerah gunung, penambangan dan industri, harus dipilah dibuat segmentasi masing-masing agar tidak terjadi kekacauan," jelasnya.

Saat ditanyai tentang masyarakat adat, Dedi menyebut masyarakat adat membantu menjamin keberlangsungan alam dan melakukan konservasi.

"Kalau masyarakat adat itu, kan, dia melakukan perlindungan, ada nilai spiritual. Jadi, saya termasuk dari dulu konsen terhadap masyarakat adat. Kan, tahu bagaimana saya bergaul dengan masyarakat adat," tukasnya.

Baca juga artikel terkait PILKADA 2024 atau tulisan lainnya dari Akmal Firmansyah

tirto.id - Politik
Kontributor: Akmal Firmansyah
Penulis: Akmal Firmansyah
Editor: Fadrik Aziz Firdausi