tirto.id -
Dana desa tahun anggaran 2016 dari pemerintah pusat untuk Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mencapai Rp 1,124 triliun. Besaran dana tersebut naik hingga 100 persen bila dibandingkan dengan kucuran dana tahun 2015 sebesar Rp 500,3 miliar.
“Jika digunakan dengan benar oleh masing-masing desa penerima, akan sangat besar manfaatnya bagi pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat,” kata Kepala Bidang Pemerintah Desa dan Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulteng, Hatijah di Palu, Kamis, (17/5/2016).
Hatijah mengatakan pada tahun 2015, dana desa sebesar Rp 500,301 miliar disalurkan kepada 1.839 desa, tersebar di 12 kabupaten. Jumlah dana di tiap desa bervariasi karena disesuaikan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk serta kondisi geografis desa.
“Setiap desa menerima dana desa dengan jumlah yang tidak sama satu sama lainnya,” ungkap Hatijah.
Meskipun begitu, Hatijah memaparkan, penyaluran dana desa untuk 2015 tidak melalui provinsi, tetapi langsung dari pusat ke setiap kabupaten. Di samping itu, pemerintah juga merekrut tenaga pendamping dana desa mulai tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.
Tenaga pendamping yang direkrut pemerintah di tingkat kabupaten ada 62 orang tenaga ahli, 379 orang di kecamatan, dan 516 di desa.
Senada dengan Hatijah, Gubernur Sulteng, Longki Djanggola dan beberapa bupati juga mengatakan hal yang sama. “Selain banyak yang tidak tepat sasaran, juga pertangungjawaban penggunaan anggaran tidak jelas,” ungkap Longki.
Longki menambahkan, banyak aparat desa yang tidak memahami regulasi-regulasi yang diterbitkan pemerintah terkait pengelolaan dana desa.
Sementara hasil pemantauan Antara, di sejumlah desa penerima dana desa di Kabupaten Sigi seperti di Desa Jono'oge, Kecamatan Sigibiromaru dan Lembantongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, dana desa 2015 digunakan untuk membangun jaringan irigasi desa, akses jalan usaha tani, dan memperbaiki jalan desa. (ANT)
