tirto.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengintegrasikan angkutan umum dengan Transjakarta dalam program One Karcis One Trip (OK-OTrip). Rencana ini mendapat sambutan dari pengusaha angkutan umum di Jakarta.
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengatakan, program OK-OTrip dapat dimanfaatkan pengusaha angkutan umum untuk meningkatkan standar pelayanan minimal (SPM). Salah satunya dengan mengubah formasi tempat duduk (jok).
"Kalau sekarang hadap-hadapan, nanti diubah jadi depan belakang," kata Shafruhan kepada Tirto, Jumat (8/12/2017).
Pengubahan formasi tempat duduk ini juga sudah diusulkan Organda ke Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta. Menurut Shafruhan usulan ini dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum yang selama ini diekspektasikan masyarakat. Tak hanya itu, usulan ini sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang SPM Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.
"Ini yang menjadi prioritas dalam rangka memenuhi ekspektasi masyarakat pengguna angkutan di program OK-OTrip," ujarnya.
Shafruhan mengakui pembenahan tempat duduk membutuhkan waktu dan penerapannya akan berimbas pada kapasitas angkutan umum, khususnya angkot. Shafruhan memprediksi jumlah penumpang akan berkurang dan jumlah angkot harus bertambah.
Kedua hal itu merupakan konsekuensi yang harus dihadapi sopir, pengusaha, dan pemerintah. Tiga pihak itu, kata Shafruhan, harus mau memilih mana yang menjadi prioritas untuk dibenahi untuk menarik jumlah penumpang.
"Kalau menurut saya yang harus dibenahi adalah kualitas layanan," kata dia.
Shafruhan pun menilai integrasi angkutan umum tanpa peningkatan kualitas layanan tidak akan mampu menarik minat masyarakat untuk pindah dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Oleh karena itu perubahan wajib dilakukan bertahap meski memakan waktu yang tidak sebentar.
"Apalagi program OK-OTrip ini, kan, tidak bisa diukur dengan hitungan hari kerja," ucapnya.
Pendapat Shafruhan disetujui Daelami, seorang pengusaha angkutan di Jakarta. Daelami bilang peningkatan kualitas ini perlu diimbangi pembangun shelter di wilayah perumahan seperti yang sempat dijanjikan Anies-Sandi saat kampanye.
"Jadi kalau program OK-OTRIP [sudah berjalan], berhentinya enggak sembarangan," ujar Daelami.
Tak kalah penting, Daelami menyebut kesejahteraan sopir perlu mendapat perhatian. Ia meminta Pemprov DKI menggunakan dana Public Service Obligation (PSO) untuk sopri ketika telah terintegrasi dengan Transjakarta untuk mensubsidi pendapatan sopir akibat terjadi pengurangan penumpang karena pengubahan tempat duduk.
“Mudah-mudahan ini terealisasi," ucap Daelami.
Rikwanto (39), seorang sopir angkot KWK, setuju dengan upaya peningkatan kualitas yang diusulkan Organda DKI, asalkan pemerintah dapat menjamin bakul nasi mereka dari mengemudi angkutan tidak hilang.
“Yang penting kami bisa tetap kerja, dapur ngebul, duit ada” kata Rikwanto.
Mengubah Mekanisme Integrasi
Sambil menyiapkan pemenuhan SPM, Shafruhan menyarankan Pemprov mempersiapkan mekanisme baru untuk mengintegrasikan angkutan umum dengan Transjakarta yang dianggap masih terlalu berat.
Salah satu syarat yang dianggap masih menyulitkan adalah kewajiban lolos dalam lelang yang dilakukan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP). Lelang ini mengharuskan penyedia mikrolet atau bus kecil membayar jaminan pelaksanaan sebesar lima persen dari total nilai kontrak yang jumlahnya ratusan juta bahkan miliaran rupiah.
Menurut Shafruhan mekanisme tersebut membuat penyedia mikrolet atau bus kecil tidak sanggup untuk bergabung dengan Transjakarta, padahal seluruh wadah Organda di Jakarta hanya berbadan hukum koperasi.
"Kemampuan finansialnya pasti sangat terbatas," kata Shafruhan.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Mufti Sholih
