tirto.id - Universitas Gadjah Mada (UGM) mengeluarkan petisi atas Jokowi pada Rabu, 31 Januari 2024. Petisi ditujukan untuk mengkritik era pemerintahan Presiden RI Joko Widodo.
Civitas academica UGM membuat Petisi Bulaksumur UGM yang melibatkan para guru besar, dosen, dan perwakilan mahasiswa. Petisi dibacakan langsung oleh Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Koentjoro, di Balairung UGM, Sleman, Yogyakarta.
Mereka menyayangkan posisi Jokowi yang juga sebagai alumni UGM yang sebaiknya tetap berpegang teguh pada jati diri kampus dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan memperkuat demokrasi sesuai UUD 1945.
Selain itu, UII Yogyakarta juga turut melakukan hal serupa pada 1 Februari 2024 melalui laman Instagram resminya @uiiyogyakarta mendesak Presiden Jokowi melalui petisi.
Mereka menginginkan agar Jokowi untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan atas permasalahan politik yang sedang terjadi terkait meloloskan salah satu cawapres Pemilu 2024.
Alasan UGM dan UII Melakukan Petisi Atas Jokowi?
Tindakan ini dikarenakan pemerintahan Jokowi yang dianggap sudah menyimpang. Aalasan mereka karena adanya pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Kasus yang disorot adalah peran Jokowi yang dianggap netralitas dan keberpihakan mengenai pejabat publik dalam kampanye politik.
Tindakan tersebut dinilai telah menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial.
Tujuan pihak UGM mengadakan petisi Bulaksumur adalah untuk mendesak aparat penegak hukum, para pejabat negara, serta politikus termasuk presiden untuk kembali pada jalur demokrasi dan mengedepankan nilai-nilai kerakyatan yang berkeadilan sosial.
Selain itu, mereka juga menekan pihak DPR dan MPR untuk mengambil sikap dan langkah nyata terkait masalah politik saat ini.
Sementara Academica UII Yogyakarta juga melakukan hal yang sama. Mereka menilai Jokowi telah melakukan penyimpangan politik untuk kepentingan sekelompok golongan.
Alasan UII adalah Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan pasangan nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
Selain itu, presiden juga boleh memihak dan ikut kampanye salah satu paslon selama masa Pemilu serta distribusi bantuan langsung tunai yang ditengarai untuk mendongkrak elektabilitas paslon.
Setelah UGM dan UII, Universitas Padjadjaran (UNPAD) juga turut menyatakan sikap pada Sabtu, 3 Februari 2024. Mereka memberikan pernyataan soal Jokowi dan juga menyinggung elite politik.
