Isi Lengkap Petisi Bulaksumur UGM untuk Jokowi

tirto.id - Civitas academica Universitas Gadjah Mada (UGM) mengeluarkan Petisi Bulaksumur pada hari Rabu, 31 Januari 2024. Mereka yang juga terdiri dari para guru besar UGM itu mengkritik era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai sudah banyak menyimpang.

Petisi Bulaksumur UGM dibacakan langsung oleh Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Koentjoro, di Balairung UGM, Sleman, Yogyakarta.

Koentjoro tidak sendirian pada saat membacakan petisi. Mereka melibatkan sejumlah kolega guru besar lain, dosen, hingga perwakilan mahasiswa.

Ketua BEM UGM Gielbran M. Noor juga masuk di antara deretan guru besar yang ikut menghadiri pembacaaan petisi dalam "Mimbar Akademik: Menjaga Demokrasi".

Pada awalnya, civitas academica UGM menyayangkan tindakan pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggap menyimpang. Hal ini cukup disesalkan sebab Jokowi termasuk alumni UGM.

Petisi juga menyinggung pelanggaran etik yang dinilai sudah terjadi di lembaga Mahakamah Konstitusi (MK). Tak hanya itu, mereka turut membicarakan keterlibatan aparat hukum selama proses demokrasi.

Beberapa pernyataan Jokowi mengenai pembenaran keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik tidak terlepas dari perhatian. Masalah lain yang menjadi sorotan adalah netralitas dan keberpihakan.

Sebagai alumni UGM, Jokowi diingatkan untuk tetap berpegang teguh pada jati diri kampus yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan memperkuat demokrasi agar berjalan sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Tindakan Jokowi selama ini dianggap sudah menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial.

Oleh sebab itu, mereka mendesak agar aparat penegak hukum, para pejabat negara, serta politikus, termasuk Jokowi sebagai presiden agar segera kembali pada jalur demokrasi dan mengedepankan nilai-nilai kerakyatan yang berkeadilan sosial.

Civitas academica UGM menekan DPR dan MPR untuk mengambil sikap dan langkah nyata dalam menyikapi persoalan politik yang sedang terjadi saat ini.

Isi Lengkap Petisi Bulaksumur UGM

Berikut adalah isi lengkap Petisi Bulaksumur UGM untuk Presiden Jokowi:

Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pelanggaran etik di Mahakamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik, serta netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi.

Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah (legitimate) demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Presiden Joko Widodo semestinya selalu mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. 'Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bhakti tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara.

Alih-alih mengamalkan dharma bhakti almamaternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya. Tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila.

Karena itu, melalui petisi ini kami segenap civitas akademika UGM, meminta, mendesak dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden termasuk Presiden sendiri untuk segera kembali pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial.

Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat.