Cuaca Ekstrem Belum Berdampak Signifikan pada Ketesediaan Pangan

tirto.id - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan harga barang kebutuhan pokok (bapok) di daerah-daerah yang dilanda bencana alam dan cuaca ekstrem masih aman. Kemendag telah melakukan koordinasi dengan para pelaku usaha lokal untuk memastikan kecukupan pasok dan mencari alternatif pendistribusian bapok.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Tjahya Widayanti mengatakan pada prinsipnya bila terjadi cuaca ekstrem bencana alam di daerah, maka bantuan sosial pemerintah akan segera turun untuk memasok kebutuhan pangan maupun non-pangan kepada masyarakat di daerah terdampak.

"Adapun dampak cuaca ekstrem bencana alam yang saat ini terjadi belum memberikan dampak yang signifikan terhadap hambatan distribusi," ujar Tjahya kepada Tirto pada Kamis (30/11/2017).

Pasalnya, daerah-daerah kepulauan yang terkena gelombang ombak tinggi sudah memperoleh informasi jauh hari dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sehingga sudah melakukan antisipasi kebutuhan pangannya untuk beberapa bulan ke depan.

Selain itu, daerah-daerah yang terkena dampak banjir pun masih bisa diakses melalui jalur-jalur darat alternatif. Sementara, daerah yang terkena letusan Gunung Agung di Bali hingga Nusa Tenggara Barat, masih bisa dijangkau melalui pelabuhan laut dan darat.

Jika ada sarana distribusi perdagangan, seperti pasar-pasar rakyat yang mengalami kerusakan akibat terkena dampak bencana, maka Kemendag akan melakukan upaya revitalisasi pasar-pasar tersebut.

"Kemendag juga telah berkoordinasi secara intens dengan Dinas Perdagangan Daerah untuk terus memantau pergerakan harga dan pasokan pangan di daerah-daerah yang terjadi cuaca ekstrem dan bencana agar jangan sampai terjadi kekurangan pasokan yang dapat berdampak terhadap inflasi secara lokal maupun nasional," jelasnya.

Distribusi Logistik Jalur Laut Sedikit Tertunda

Senada dengan Tjahya, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) P Zaldy Ilham Masita juga mengatakan cuaca ekstrem belakangan ini belum terlalu berdampak pada distribusi logistik ke antar daerah. Meski, distribusi logistik melalui laut mengalami sedikit penundaan perjalanan karena pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) ditunda oleh Syahbandar pelabuhan.

"Belum ada masalah terhadap pasokan karena tidak terus-menerus hambatannya," kata Zaldy kepada Tirto pada Kamis (30/11/2017)

Namun, Zaldy tidak menampik bahwa cuaca ekstrem memberikan kendala dalam pendistribusian karena gelombang tinggi air laut yang mencapai 6-7 meter. "Dengan perubahan cuaca yang cukup sering mengganggu proses logistik. Pengiriman dengan kapal laut terutama yang non-container terganggu karena kerasnya angin. Logistik dalam kota juga karena kemacetan yang timbul (saat cuaca buruk)," ungkapnya.

Keterlambatan distribusi logistik, kata dia, biasanya berkisar 1-2 hari paling lama. Meski biaya transportasi tidak naik, namun biaya inventory naik sekitar 5-10 persen dari harga normal per komoditas, karena stok barang di gudang dinaikkan untuk mengantisipasi keterlambatan akibat cuaca ekstrem.

Kendati demikian, ia memaklumi penundaan distribusi logistik jalur laut yang dilakukan pihak Syahbandar karena melihat dari faktor keselamatan. "Iya karena faktor keselamatan, kita bisa mengerti," ucapnya.

Menurutnya, cuaca ekstrem tidak pertama kali terjadi di November tahun ini. Pada awal Januari cuaca ekstrem juga sempat dirasakan oleh para pendistribusi logistik, yaitu selama 2-3 minggu. Namun, tidak berlangsung secara terus-menerus.

Baca: Badai Dahlia: Penyeberangan Merak-Bakauheni Ditutup Sementara

Berdasarkan hasil pemantauan BMKG diperkirakan pada 27 November sampai dengan 3 Desember 2017 terjadi cuaca ekstrem dengan tinggi gelombang 6-7 meter disertai hujan lebat di Perairan Samudera Hindia Selatan Banten hingga selatan Jawa Tengah dan Selatan Jawa Timur.

Terkait hal itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo menginstruksikan kepada seluruh Syahbandar untuk terus melakukan pemantauan ulang (meng-up to date) kondisi cuaca setiap hari melalui situs resmi BMKG, dan menyebarluaskan hasil pemantauan dengan cara membagikan informasi mengenai cuaca kepada para pengguna jasa serta memasangnya di terminal-terminal atau tempat embarkasi dan debarkasi penumpang kapal.

"Apabila kondisi cuaca membahayakan keselamatan kapal, maka Syahbandar harus menunda pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sampai kondisi cuaca di sepanjang perairan yang akan dilayari benar-benar aman", ujar Agus di Jakarta Kamis (30/11/2017).