tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk merespons cepat peningkatan kasus COVID-19 di luar Pulau Jawa dan Bali. Ia meminta lima provinsi di luar Jawa-Bali yang mengalami lonjakan tinggi kasus infeksi virus Corona untuk berhati-hati.
"Kebutuhan kita sekarang adalah respons cepat karena keliatannya ini terjadi pergeseran lonjakan dari Jawa-Bali menuju ke luar Jawa-Bali. Selama dua minggu terakhir saya melihat penambahan kasus baru di provinsi-provinsi di luar Jawa terus meningkat," kata Jokowi melalui siaran kanal YouTube Sekreatariat Presiden, Sabtu (7/8/2021) malam.
Jokowi memperintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk segera melakukan langkah-langkah cepat di daerah luar Jawa-Bali yang mengalami lonjakan kasus COVID-19 tersebut. Terutama di lima provinsi yang jadi sorotan yakni Kalimantan Timur; Sumatera Utara; Papua; Sumatera Barat; dan Riau.
"Hati-hati ini yang 5 provinsi yang tinggi-tinggi [kasus COVID-19] di 5 Agustus kemarin," kata Jokowi.
Jokowi mencatat di Kaltim kasus aktif yang ada 22.529; Sumut 21.876; Papua 14.989; Sumbar 14.496; dan Riau 13.958. Kemudian 6 Agutus, Sumut naik 22.892; Riau naik menjadi 14.993; Sumbar 14.712 juga naik.
"Yang turun dua hari kemarin Kaltim dan Papua. Tapi hati-hati ini naik dan turun," ujarnya.
Selain lima provinsi itu, Jokowi juga menyoroti Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengalami lonjakan cukup tajam kasus COVID-19 dalam beberapa hari terakhir. Dari yang semula pada 1 Agustus hanya 886 kasus, tanggal 6 Agutus melonjak derastis bertambah 3.598 kasus COVID-19.
"Angka-angka seperti ini harus direspons secara cepat," katanya.
Dengan lonjakan kasus yang besar, Jokowi meminta mobilitas masyarakat harus direm, paling tidak dua pekan.
"Yang kedua saya minta kepada Panglima TNI yang berkaitan dengan testing dan tracing. Segera ditemukan siapa orang-orang yang memiliki kasus positif," kata Jokowi.
Setelah kasus-kasus positif ditemukan, Jokowi meminta mereka segera dibawa ke tempat isolasi terpusat. Dia bilang itu menjadi tugas gubernur, bupati/wali kota, namun ia juga meminta Kementerian PUPR membantu menyiapkan tempat.
Selain itu, dalam penanganan pasien, Jokowi minta agar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dilibatkan. Jika tak ada telemedicine, layanan konsultasi dokter bisa melalui telepon. Hal ini semata-mata untuk mengurangi angka kematian akibat pasien tak tertangani.
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Gilang Ramadhan
