tirto.id - Bintang film senior Christine Hakim sepakat dengan rencana yang diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar membuat ulang film G30S/PKI supaya lebih mudah dipahami generasi milenial.
"Saya sangat menyambut baik ide Pak Jokowi untuk membuat reproduksi peristiwa sejarah, tentunya sejauh itu tetap berpegang kepada data-data yang bisa dipertanggungjawabkan," kata Christine Hakim di Jakarta, Jumat malam (22/9/2017).
Menurutnya, apabila film itu diproduksi ulang dengan menggunakan data-data sejarah yang lebih kuat dan meluas, masyarakat bisa mendapat manfaat yang sangat besar.
"Jadi, saya sangat mendukung sekali untuk G30S/PKI dibuat kembali, yang judulnya bisa apa saja, tetapi kejadian saat itu, memang bisa diungkap dari perspektif yang lain sejauh data-datanya bisa dipertanggungjawabkan," kata dia, seperti dikutip Antara.
Sementara terkait dengan pro kontra rencana nonton bersama film Pengkhianatan G30S/PKI yang digelar di berbagai tempat, Christine mengatakan bahwa hal itu bisa saja dilakukan asal tidak untuk kepentingan politik.
"Sebenarnya film itu kan sudah lulus sensor. Sah-sah saja kalau ada yang memutar kembali. Tetapi, akan menjadi berbeda kalau memang kemudian dipakai untuk kepentingan politik tertentu," tuturnya.
Namun, ia melanjutkan, apabila konten film itu memang mengandung sejumlah penyimpangan sejarah, maka pemerintah memiliki hak untuk melakukan sensor kembali.
"Kan ada badan sensor. Itu pun harus melalui proses pembuktian bahwa itu memang ada penyimpangan sejarah. Apalagi, film setelah puluhan tahun mau ditayangkan kembali," demikian Christine Hakim.
Film Pengkhianatan G30S/PKI dibuat Produksi Film Negara (PFN) pada 1984 disutradarai Arifin C. Noer dan produser G. Dwipayana.
Sebelumnya, rencana untuk memutar kembali film itu datang dari Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Ia bahkan telah memerintahkan seluruh jajaran TNI baik tingkat Kodim, Koramil dan Babinsa untuk bersama-sama nonton film G30S/PKI.
"Perintah saya, mau apa memangnya," kata Gatot Nurmantyo di Blitar, Jawa Timur, Senin (18/9/2017).
Ia pun mengaku tidak peduli terhadap polemik mengenai pemutaran film itu. "Biarin saja (ada polemik)," kata Gatot.
Sebagai Panglima TNI, Gatot mengaku tidak ada yang bisa melarangnya selain Pemerintah. "Yang bisa melarang saya hanya pemerintah. Polemik dan ada penentangan dari berbagai pihak itu, emangnya gue pikirin (memangnya saya pikir/peduli). Politik dalam negeri apa dikatakan silakan," kata dia.
Baca: Purnawirawan TNI Beda Suara Terkait Pemutaran Film G30S/PKI
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
