tirto.id - Mendekati musim hujan, pemerintah daerah dan masyarakat diminta untuk mewaspadai risiko akan munculnya bencana-bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, dan puting beliung. Apalagi, BMKG memperkirakan fenomena La Nina akan membikin intensitas hujan di sebagian wilayah RI lebih tinggi dibanding situasi normal.
Di sisi lain, penanggulangan bencana alam sekarang perlu menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Upaya mitigasi bencana yang mempertimbangkan langkah mencegah penularan Covid-19 perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dan masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito saat bicara dalam konferensi pers pada 15 Oktober 2020.
Menurut Wiku, mitigasi risiko penting buat dilakukan, terutama untuk mencegah penularan Covid-19 di lokasi pengungsian warga terdampak bencana.
"Karena harus disesuaikan dengan bencana non alam yaitu pandemi Covid-19. Kontigensi plan dan mitigasi risiko harus disiapkan dengan matang untuk meminimalisir kerugian bahkan korban jiwa pada sektor terdampak termasuk memastikan lokasi pengungsian, yang akan digunakan untuk dapat meminimalisir penularan Covid-19," ujar Wiku, dikutip dari laman resmi BNPB.
Wiku menambahkan pemerintah daerah perlu menyiapkan lokasi pengungsian yang menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Persiapan tersebut penting karena bencana hidrometeorologi, serta gempa dan tsunami, kerap mengharuskan masyarakat terdampak menempati lokasi pengungsian.
"Bagi masyarakat apabila memungkinkan agar dapat menghindari lokasi pengungsian di tenda jika tidak terpaksa. Selain itu, manfaatkan tempat-tempat penginapan yang terdekat sebagai lokasi pengungsian," ujar Wiku.
Satgas Penanganan Covid-19 meminta pemerintah daerah, khususnya di wilayah rawan bencana, segera menyiapkan segala peralatan dan fasilitas sesuai protokol kesehatan. Pemda di kawasan rawan bencana bisa berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, BPBD dan masyarakat untuk mencegah klaster di lokasi pengungsian, dan menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan.
Selain itu, dia melanjutkan, masyarakat yang ada di lokasi pengungsian harus dipastikan memiliki akses terhadap masker, hand sanitizier, alat makan pribadi. Tempat evakuasi juga perlu dirancang untuk menjaga jarak antarwarga. Petugas kesehatan pun harus tersedia di sekitar pengungsian.
Sedangkan bagi masyarakat yang terdampak bencana, Wiku mengingatkan supaya mereka tetap melakukan 3M: memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, di lokasi pengungsian.
"Ingat, protokol kesehatan merupakan langkah yang penting untuk melindungi diri kita dan orang-orang terdekat dari Covid-19," Wiku menegaskan.
"Pemerintah daerah juga harus lakukan monitoring yang ketat termasuk testing dan tracing jika dibutuhkan di lokasi pengungsian," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Dr. Dewi Nur Aisyah juga pernah mengatakan bahwa bencana alam berpotensi memicu klaster baru penularan Covid-19, khususnya di lokasi pengungsian.
Dewi menyarankan pemerintah daerah melakukan inovasi sekaligus memastikan sanitasi di tempat pengungsian tersedia dengan baik. Begitu juga dengan dapur umum, tempat makan, dan kamar mandi.
Selain itu, kata dia, pemda perlu memastikan warga terdampak bencana tidak berkerumun ketika berada di lokasi pengungsian. "Masalah ini harus dipastikan [dicegah] agar bisa memutus rantai penularan Covid-19," kata Dewi pada 7 Oktober lalu.
-------------
Artikel ini diterbitkan atas kerja sama Tirto.id dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Editor: Agung DH
