tirto.id - Pemerintah Kota Yogyakarta melalui gugus tugas penanganan COVID-19 yang sudah dibentuk hingga kecamatan dan kelurahan meminta wilayah, RT dan RW, untuk memperketat pemantauan terhadap warga pendatang yang baru tiba di kota itu.
“Akhir-akhir ini semakin banyak pendatang yang masuk ke Yogyakarta. Para pendatang harus melakukan pemeriksaan ke puskesmas. Ini yang perlu dipantau oleh wilayah dengan melibatkan RT, RW, dan berbagai forum di masyarakat,” kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi di Yogyakarta, Jumat (27/3/2020).
Disamping memeriksakan kesehatan di puskesmas atau layanan kesehatan lainnya, Heroe meminta setiap pendatang yang baru tiba di Kota Yogyakarta memiliki kesadaran melakukan isolasi mandiri selama 14 hari sebagai upaya pencegahan penularan virus corona.
“Biarpun para pendatang itu dalam kondisi yang sehat, belum tentu mereka tidak menjadi carrier virus dan berpotensi menularkan virus ke warga di sekitarnya. Ini yang tidak kami inginkan,” kata dia.
Berdasarkan laporan, Heroe menyebut, warga yang ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) COVID-19 semuanya memiliki riwayat perjalanan dari luar Kota Yogyakarta.
“Ada seorang ibu yang menjadi PDP karena suaminya baru saja pulang dari Jakarta, padahal kondisi suaminya sampai saat ini sehat-sehat saja,” katanya.
Meskipun demikian, Heroe menyebut hingga saat ini belum memperoleh laporan mengenai jumlah pendatang yang baru tiba di Kota Yogyakarta.
“Mereka kami masukkan dalam daftar pemantauan. Yang penting, RT dan RW serta warga aktif melakukan pemantauan di lingkungan masing-masing,” kata dia.
Hingga Kamis (26/3/2020), di Kota Yogyakarta terdapat dua pasien positif COVID-19 yang masing-masing dirawat di RS Jogja dan RS Panti Rapih, sedangkan jumlah PDP sebanyak lima orang dan ODP sebanyak 204 orang.
“Jumlah akan selalu bergerak karena ada beberapa yang belum memperoleh hasil laboratorium,” kata dia.
Selain pemantauan terhadap pendatang, Heroe juga memastikan tetap melakukan tracing terhadap pasien positif COVID-19, termasuk ke pasien yang dirawat di RS Panti Rapih karena dimungkinkan tertular dari kluster Semarang.
Sementara itu, untuk kebutuhan alat pelindung diri bagi para tenaga medis yang menjadi ujung tombak penanganan COVID-19, jumlahnya terbatas dan persediaan semakin menipis.
“Terutama baju coverall. Untuk mendapatkannya pun sangat sulit meskipun anggaran pembelian ada, tetapi barang sulit diperoleh. Atau harga barang menjadi mahal sekali,” katanya.
