Menuju konten utama

Soal Surat Minta Fasilitas, MenPANRB Belum Jelaskan ke Presi

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi mengatakan Presiden Joko Widodo sudah mendapatkan laporan terkait beredarnya surat Sekretaris Kementerian PANRB kepada Sekretaris Kementerian Luar Negeri ihwal permohonan fasilitas bagi kolega Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi.

Soal Surat Minta Fasilitas, MenPANRB Belum Jelaskan ke Presi
Menpan RB Yuddy Chrisnandi (kanan) menyerahkan piala kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo (kiri) atas prestasi Jawa Timur dalam mendominasi pelayanan publik saat Simposium dan Gelar Inovasi Pelayanan Publik Nasional 2016 di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (31/3). Kegiatan yang berlangsung hingga 2 April 2016 tersebut bertujuan untuk mempromosikan inovasi pelayanan publik dari segenap unit penyelenggara di setiap kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten, serta BUMN dan BUMD. ANTARA FOTO/Zabur Karuru.

tirto.id - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mendapatkan laporan terkait beredarnya surat Sekretaris Kementerian PANRB kepada Sekretaris Kementerian Luar Negeri ihwal permohonan fasilitas bagi kolega Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi.

"Tentu Presiden sudah dapat laporan mengenai adanya surat Sekjen itu. Itu sudah sampai ke Presiden," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (1/4/2016).

Meski demikian, Johan belum tahu apakah Presiden akan memanggil Menteri Yuddy atau tidak.

"Saya belum memperoleh apakah akan dipanggil atau Pak Yuddy memberikan penjelasan. Tapi yang pasti Presiden sudah memperoleh informasi itu," tambah Johan.

Sebelumnya, beredar surat yang ditandatangani Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang ditujukan kepada Sekretaris Kementerian Luar Negeri dengan Nomor : B/1337/S.MENPANRB/03/2016, tanggal 22 Maret 2016 tentang Permohonan Fasilitas bagi kolega Menteri Yuddy bernama Wahyu Dewanto.

Terkait permintaan fasilitas tersebut, Johan mengatakan hal itu tentu bukan sesuatu yang baik atau elok, namun harus dijelaskan terlebih dahulu apakah benar itu perintah dari Menteri PAN-RB atau bukan.

"Tentu itu tidak elok. Tapi itu harus dijelaskan dulu, apakah itu perintah dari Menteri PAN-RB," ucapnya.

Menurut dia, jika benar MenPANRB yang memerintahkan maka tindakan tersebut tidak etis dan tidak elok karena bertabrakan dengan semangat reformasi birokrasi sendiri.

Sementara itu, berkaitan dengan kehadiran Ketua Umum Hanura Wiranto dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang juga datang menemui Presiden pada Kamis (31/3/2016), Johan mengatakan, "Kebetulan saya belum konfirmasi karena saya sudah tidak ada di tempat (ketika mereka datang)." (ANT)

Baca juga artikel terkait JOHAN BUDI atau tulisan lainnya

Reporter: Agung DH